Ke Eropa, Jokowi Didesak Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda.

Kunjungan Presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa.

Kebetulan, kunjungan tersebut berdekatan dengan terbongkarnya skandal "Panama Papers" yang melibatkan ribuan pemilik dana, baik perorangan dan korporasi dari berbagai negara yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme.

“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik,” kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dalam siaran pers, Minggu (17/4/2016).

Selain itu, kunjungan ini juga dapat digunakan untuk kembali mendorong pembentukan Badan Perpajakan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini penting untuk memastikan pelibatan negara-negara miskin dan berkembang yang selama ini terpinggirkan agar dapat turut menentukan Sistem Perpajakan Global.

Saat ini, tata kelola perpajakan yang adil dan transparan merupakan tuntutan masyarakat global yang tidak dapat lagi dibendung.

Untuk itu, komitmen dari para kepala negara sangat krusial. Tidak saja menyangkut diplomasi ekonomi global, tetapi juga terkait pembiayaan agenda pembangunan domestik di masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Rezim pertukaran informasi yang akan dimulai tahun 2017 tidak hanya membawa titik cerah bagi keterbukaan negara tax haven dan safe haven, namun juga memberikan jaminan bagi negara sedang berkembang untuk dapat memenuhi sumber pembangunan dari sumber domestik yang selama ini disembunyikan di luar negeri.