Singapura Jegal Pembahasan RUU "Tax Amnesty"?

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya kepentingan pemodal asing menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU tersebut di DPR.

Aksi tersebut dilakukan melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana WNI tetap tersimpan di "save haven countries" dan tidak ingin ribuan triliun dana tersebut kembali ke dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional.

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rony Bako, di Jakarta, Minggu (24/4/2016), mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk berhati-hati lantaran ada kemungkinan asing semakin gencar melakukan lobi-lobi guna menggagalkan RUU Pengampunan Pajak demi kepentingan negara mereka.

Menurut dia, negara-negara tetangga yang sering dijadikan tempat untuk menyimpan dana-dana warga RI, seperti Singapura, bakal kekeringan likuiditas akibat kebijakan tax amnesty.

"Ada saja cara mereka lakukan, entah itu dengan lobi-lobi politik. Pasti ada. Pemerintah harus berhati-hati dengan ini," kata Roni.

Roni menekankan, kepentingan asing melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi akan terkena dampak besar akibat kebijakan tax amnesty. Akibatnya, perdebatan dan penolakan akan kebijakan tersebut pun cukup besar digencarkan para politisi dan sejumlah LSM.

Menurut dia, kekhawatiran terhadap pihak asing yang ingin menggagalkan rencana pengesahan RUU Pengampunan Pajak membuat Pemerintah Indonesia harus mengambil prinsip. Salah satunya dengan menetapkan tarif tebusan yang menarik, yang akan dibebankan kepada peserta tax amnesty.

Sejauh ini, tarif tebus yang akan berlaku untuk deklarasi adalah 2 persen untuk tiga bulan pertama, 4 persen untuk tiga bulan kedua, dan 6 persen untuk enam bulan selanjutnya.

Sementara itu, tarif tebusan yang berlaku atas repatriasi dana adalah 1 persen untuk tiga bulan pertama, 2 persen untuk tiga bulan kedua, dan 3 persen untuk enam bulan selanjutnya.

Ia mengatakan bahwa kunci pembahasan RUU Pengampunan Pajak ada di besaran uang tebusan.

Menurut dia, pembedaan selisih tarif tebus antara yang mendeklarasikan dana di luar negeri dan yang merepatriasi dananya ke Tanah Air perlu dibuat lebih signifkan.

Dengan demikian, banyak warga negara Indonesia yang menempatkan dana di luar negeri melakukan repatriasi dana kembali ke NKRI.

Konsistensi pemerintah

Selaras dengan hal tersebut, salah satu peneliti pajak Indonesia, Bawono Kristiadji, mengatakan, jika ada isu-isu asing, seperti Singapura ingin menjegal keberlangsungan RUU Pengampunan Pajak, pemerintah harus tetap konsisten dan terus maju untuk mengaplikasikan kebijakan tax amnesty.

"Mereka harus terus maju karena, di zaman globalisasi ini, kebijakan pajak setiap negara dapat saja berpengaruh pada situasi pajak di negara lain. Jadi, pasti ada negara yang takut atas hal tersebut, seperti Singapura atau yang lainnya," kata dia.

Bawono mengatakan, data di luar sana tentang wajib pajak yang belum membayar pajak dengan demikian semestinya masih banyak. Pemerintah harus melihat itu terkait pemberlakuan tax amnesty.

"Data atas harta yang selama ini belum dilaporkan, itu bisa terjaring karena tax amnesty. Itu sangat penting dalam membangun kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan tax amensty, pemerintah pada kemudian hari memiliki data dan profil harta atau penghasilan WP dengan lebih baik. Hal inilah yang lebih esensial pada kebijakan tax amnesty," pungkasnya.