Industri Kelautan dan Perikanan Butuh Banyak SDM Handal

JAKARTA, KOMPAS.com – Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menko Maritim Rizal Ramli, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, industri perikanan dan kelautan memasuki babak baru.

Industri kelautan dan perikanan yang dulunya hanya menjadi pelengkap, kini mulai diprioritaskan dan perlahan-lahan mulai membaik serta menunjukkan prospek cerah.

“Perkembangan industri kelautan dan perikanan yang menggembirakan ini harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, agar pertumbuhannya berkelanjutan,” kata Suadi, Akademisi dari Jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta saat dihubungi Selasa (3/5/2016).

Menurut Suadi, untuk mengelola sektor kemaritiman dibutuhkan para profesional, pendidik, dan peneliti yang memahami dan menguasai kebutuhan, keragaman dan dinamika sektor tersebut.

Sayangnya, perguruan tinggi di Indonesia yang mengembangkan program studi di bidang kelautan dan perikanan hanya berjumlah 50 perguruan dengan level organisasi yang sangat beragam.

Terlebih lagi, pada masing-masing perguruan tinggi tersebut, bidang kelautan dan perikanan baru sebatas menjadi laboratorium, program studi atau hanya jurusan.

UGM sendiri, menurut Suadi tengah dalam proses pembentukan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Saat ini di UGM, perikanan baru menjadi jurusan yang berinduk pada Fakultas Pertanian.

“Proposal untuk menjadi Fakultas Kelautan dan Perikanan sudah disetujui Senat Fakultas Pertanian UGM. Sekarang tinggal menunggu persetujuan Senat Universitas,” kata Suadi yang menjabat Ketua Lab Sosial Ekonomi Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM.

Dengan menjadi Fakultas, akan lebih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan secara cepat dan maksimal.

Kurang kompetitif

Suadi menambahkan, tidak hanya pada masalah jumlah, produk pendidikan kelautan dan perikanan di Indonesia juga masih kurang kompetitif.

Pada industri pelayaran misalnya, lulusan pendidikan dari Indonesia kurang bisa bersaing di industri pelayaran internasional karena tidak memiliki berbagai keahlian dan keterampilan.

Akibatnya saat ini, Indonesia hanya mampu menghasilkan kelas ratings atau kelas terendah (tanpa sertifikat) dalam struktur karir kepelautan.

“Persoalan lainnya, persebaran perguruan tinggi negeri di bidang kelautan dan perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kualitas pendidikan juga sangat timpang antar wilayah,” kata doktor lulusan Tokyo University of Agriculture and Technology ini.

Pendidikan kelautan dan perikanan, kata Suadi,  juga tidak memiliki keterkaitan yang erat dengan industri kemaritiman.

Sebab, proses dan program pembelajaran cenderung terfokus pada konten (content-based curriculum) ketimbang kompetensi yang diharapkan (competence-based curriculum) oleh pengguna lulusan.

“Generasi muda juga belum begitu tertarik dengan pendidikan kelautan dan perikanan. Karena itu diperlukan inovasi dalam pengembangan program pendidikannya agar ke depan semakin banyak generasi muda yang mendalami industri kelautan dan perikanan,” kata Suadi.