Bupati Sidoarjo: Saya Tidak Pernah Minta-minta ke Pengusaha...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak semburan lumpur Lapindo, perekonomian Sidoarjo sempat lesu. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 hingga 2009 tidak pernah lebih dari lima persen. Demikian disampaikan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dalam sebuah diskusi, Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Namun perekonomian mulai bangkit 2010, di mana pada saat itu pertumbuhan ekonomi mencapai 5,63 persen.

"Pada 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen, dan pada 2012 sebesar 7,04 persen. Pertumbuhan ekonomi 2013 mencapai yang tertinggi sebesar 7,13 persen. Dan pada tahun 2015 turun sedikit menjadi 6,18 persen, tapi masih di atas rata-rata nasional," kata Saiful.

Saiful mengakui banyaknya investor yang masuk baik di industri, pertambangan, maupun properti telah mendorong perekonomian Sidoarjo. Meski diakui pula akibatnya, lahan pertanian makin menyempit.

Luas lahan pertanian di Sidoarjo saat ini sekitar 25.000 hektare, dan diperkirakan hanya akan tersisa 12.205 ha pada 2028.

"Karena saking banyaknya investor-investor yang masuk ke Sidoarjo, meminta lahan kita untuk industri, pergudangan, maupun perumahan," kata Saiful.

Dalam diskusi tersebut, Saiful mendapat pertanyaan dari partisipan apa kiat-kiat pemerintah kabupaten Sidoarjo, sehingga banyak menarik minat investor. "Orang yang masuk di Kabupaten Sidoarjo itu terutama perizinannya Pak," jawab Saiful.

Sebagai bupati, lanjut Saiful, dia tidak pernah "menanyai" para investor yang datang, dan kepentingan mereka. Dia menambahkan, barulah ketika pabrik atau proyek selesai dibangun dan diminta meresmikan, Saiful bertemu dengan investor bersangkutan.

"Maksud saya itu, saya tidak pernah minta-minta sama pengusahanya. Narget-narget? Tidak ada," ucap Saiful. Proses perizinan berusaha di Sidoarjo pun sudah tiga jam sejak beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPPT) Sidoarjo, Achmad Zaini menyampaikan, perizinan seperti SIUP, TDP, TDI, serta izin prinsip semuanya selesai dalam waktu tiga jam.

"Bupati tidak tahu pemohon itu siapa. Memang ada beberapa izin yang masih ditandatangani bupati seperti izin lokasi dan P2R. Tapi 81 jenis izin lainnya mutlak kewenangan BPPT," tutur Achmad.

Hebatnya lagi, untuk mempercepat proses perizinan tersebut, Achmad mengatakan tandatangan perizinan sudah ia lakukan secara elektronik. "Saya sudah tandantangan melalui HP saya," kata Achmad, menyebut ada 100 permohonan masuk setiap hari.