Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan "Sentil" Pemprov DKI Jakarta soal Pembangunan Gedung Veteran dan Grand Indonesia

Kompas.com - 11/05/2016, 13:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengeritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran dianggap tidak mampu menciptakan tata kota yang baik. Akibatnya, pengaturan lalu lintas tidak akan berjalan dengan baik bila tata kotanya buruk.

Ia menyebutkan sejumlah bangunan yang menurutnya menjadi bukti buruknya Pemrov DKI Jakarta mengelola tata kota.

"Gedung Veteran di Semanggi, itu siapa yang ngasih izin masa ada persimpangan besar itu dikasih pusat keramaian," ujar Jonan di Kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jakarta, Rabu (11/5/2016).

"Saya yang enggak sekolah transportasi aja mikirnya kira-kira aneh," lanjut mantan Direktur Utama PT KAI tersebut.

Selama ini lalu lintas di Semanggi memang dikenal sangat padat. Pada hari-hari kerja, kemaceran parah kerap terjadi di kawasan tersebut. Selain ada pusat keramaian, di area tersebut juga berhadapan dengan pintu Tol Semanggi.

Antrean panjang untuk memasuki tol bahkan menjalar dan menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut kian parah.

Selain Gedung Veteran, Jonan juga mengeritik pembangunan Grand Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Itu diizinkan bangunan sedemikian besar namanya Grand Indonesia. Coba Pemrov DKI mikir," kata Jonan.

Menurut ia, pembangunan sektor transportasi tidak akan mampu mengejar pembangunan tata kota apabila pengelolaan kotanya tidak ditata dengan baik.

Seharusnya kata Jonan, setiap pembangunan gedung harus juga dipikirkan tata lalu lintasnya disekitarnya.

Ia memberikan contoh yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Belum lama ini Bareskrim mengirim surat ke Kementerian Perhubungan. Isinya meminta izin lalu lintas sebab Bareskrim ingin membuat gedung baru.

Jonan mengatakan bahwa kritiknya tersebut bukan untuk menyalahkan orang lain atas menumpuknya masalah di sektor transportasi.

Baginya, pembenahan sektor transportasi harus juga dibarengi dengan pembenahan tata kota, terutama di Jakarta.

Tepat

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai apa yang diungkapkan Jonan sangat tepat. Selama ini kata dia, perencanaan tata ruang wilayah memang kerap bermasalah dengan perencanaan sistem transportasi.

Menurut Yayat, dua persoalan tersebut tidak lepas dari persoalan kewenangan. Perencanaan tata ruang berada di pemerintah daerah, sementara kewenangan perencanaan sistem transportasi sebagian ada di pemerintah pusat.

Namun, persoalan di daerah semakin rumit sebab para pemilik modal kerap tidak mau tahu dengan perencanaan sistem transporatasi atau tata kota.

"Di sinilah dibutuhkan ketegasan pemerintah daerah. sekarang kan seperti ada kekuatan lain yang mengatur tata ruang. Jadi tata ruang menjadi tata uang (sekarang ini)," kata Yayat kepada Kompas.com.

Kompas TV Apa Penyebab Jakarta Macet?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Whats New
Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Whats New
Kian Susut, Surplus APBN Tinggal Rp 8,1 Triliun

Kian Susut, Surplus APBN Tinggal Rp 8,1 Triliun

Whats New
IHSG Turun 34 Poin, Rupiah Melemah di Awal Sesi

IHSG Turun 34 Poin, Rupiah Melemah di Awal Sesi

Whats New
Harga Emas Dunia Menguat Usai Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi AS

Harga Emas Dunia Menguat Usai Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi AS

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Whats New
Daftar 30 Mitra Distribusi Pembelian Sukuk Tabungan ST012 dan Linknya

Daftar 30 Mitra Distribusi Pembelian Sukuk Tabungan ST012 dan Linknya

Whats New
Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Whats New
Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Whats New
Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km Per Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km Per Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com