Pengusaha: Keberadaan "Helpdesk" Penting agar Wajib Pajak Mengerti Aturan Amnesti Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Program amnesti pajak sudah berjalan efektif selama sepekan ini. Sosialisasi dilakukan baik oleh pemerintah maupun gateways persepsi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyediakan pojok bantuan (helpdesk) di kantor-kantor pelayanan pajak dan tempat yang ditentukan Kemenkeu.

Bagi pendiri sekaligus pemilik Garudafood Group, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, keberadaan helpdesk akan sangat membantu wajib pajak (WP) yang ingin mengetahui tata cara dan prosedur amnesti pajak.

Terlebih lagi, katanya, diperkirakan antusiasme tertinggi untuk deklarasi dalam negeri datang dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi akan sayang sekali kalau tidak dipersiapkan dengan baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyangkut substansi peraturan perundang-undangan,” ucap anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Menurut Sudhamek, keberadaan helpdesk tidak cukup hanya menyajikan informasi teknis, seperti tata cara penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH).

Helpdesk juga diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai pertanyaan dari WP yang sifatnya lebih substantif dari payung hukum tax amnesty.

Persepsi berbeda

Sudhamek menyayangkan satu hal mengenai helpdesk ini, yakni peraturan perundang-undangan yang sudah dipersepsikan sama di tingkat pusat kadang kala menjadi berbeda di tingkat bawah.

Misalnya, kata dia, pengertian mengenai apa itu nilai wajar dan juga ketentuan soal pemeriksaan bukti permulaan.

“Itu kan juga bisa menimbulkan banyak pertanyaan yang membuat WP menjadi agak ragu-ragu kan. Kan kalau seperti ini sayang. Padahal, di pusat sudah jelas, tapi begitu turun ke bawah beda-beda,” kata Sudhamek.

Untuk menyamakan persepsi di antara pihak-pihak yang melakukan diseminasi informasi program amnesti pajak, Sudhamek mengusulkan pemerintah menyusun panduan agar mempermudah helpdesk bekerja merespons pertanyaan-pertanyaan WP.

Sudhamek menjelaskan, dari beberapa roadshow dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, biasanya muncul pertanyaan dari peserta sosialisasi.

Seharusnya, kata dia, Sequence Asked Questions (SAQ) tersebut dirangkum oleh pemerintah, dibuatkan jawaban resmi, dan kemudian disebarkan kembali ke semua helpdesk di wilayah Indonesia.

“Muncul pertanyaan-pertanyaan dalam sosialiasi itu harus ditangkap dan dibuatkan jawaban resmi. Jawaban resmi pemerintah itu harus menjadi penafsiran final, sebagai penafsiran yuridis. Sehingga helpdesk sudah siap dengan jawaban resmi dan final,” pungkas Sudhamek.