Pembahasan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan keuangan informal.

Dokumen SNKI sebenarnya sudah dibahas sejak 2012 hingga 2014, tetapi lantas terhenti.

Dokumen SNKI kemudian direvisi pada 2015 sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, yang terpenting dalam SNKI ini adalah memasukkan program sertifikasi aset, selain pengembangan aplikasi digital ke dalam program keuangan inklusif.

"Kalau orang punya sertifikat, akses ke pendanaan akan lebih terbuka. Jadi, program sertifikasi ini akan memperkuat penjaminan," kata Darmin seusai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Keberadaan SNKI ini diharapkan mampu meningkatkan persentase akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persen pada akhir 2019.

Sebagaimana diketahui, akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal masih rendah.

Pada 2014, Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Indonesia hanya sebesar 36 persen.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (78 persen) dan Malaysia (81 persen).

Rapat koordinasi tersebut antara lain dihadiri Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Agus menambahkan, SNKI bermanfaat untuk memberikan kejelasan dalam menyediakan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Masyarakat Indonesia sekarang baru 36 persen yang memiliki akses ke jasa keuangan. Kita harapkan di 2023, 90 persen punya akses ke jasa keuangan," kata Agus.

Dia menegaskan, akses jasa keuangan itu bukan berarti hanya program bantuan sosial secara tunai, melainkan juga bantuan sosial berupa fasilitas tabungan atau akses keuangan bagi masyarakat.

"Itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera," ucap Agus.

Sementara itu, Bambang mendorong kelancaran akses keuangan terutama digital, tidak hanya melalui anjungan tunai mandiri (ATM), tetapi juga lewat saluran ponsel.

"Bank tidak harus ada cabang bank, bisa agen. Yang penting dibuka dulu aksesnya, dimudahkan," kata Bambang.

Khofifah menambahkan, sejak diluncurkan akhir bulan lalu, keberadaan e-warung diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan sosial, tetapi juga menjadi agen bank.

Khofifah memperkirakan 63 persen dari total kabupaten/kota sudah terakses e-warung pada Desember 2017.