Menkop Perintahkan Koperasi Tak Aktif Dikeluarkan dari "Database"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan saat ini wajah dunia koperasi di Indonesia sudah membaik.

Karena itu, Menkop menginginkan agar koperasi yang tidak aktif untuk segera dihapus dari database agar tidak kembali merusak dan menciderai samangat pembangunan koperasi di Indonesia.

"Kita tidak mengejar jumlah koperasi, namun memperbanyak jumlah anggota koperasi. Ini adalah salah satu ciri koperasi yang sukses," ujar Menkop dan UKM Puspayoga dalam saat peringatan Harkopnas ke-69 se Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (8/8/2016).

Hal itu ditegaskan menanggapi jumlah koperasi yang tidak aktif di Sulawesi Selatan yang mencapai 3.000 dari 8.600 koperasi yang tercatat di daerah tersebut.

Menurut Menkop, penghapusan koperasi yang tidak aktif merupakan bagian dari reformasi koperasi yang mencakup rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi.

"Koperasi juga harus mampu bertumbuh menjadi soko guru perekonomian nasional. Kenapa? karena ada yang salah dalam perekonomian kita, pertumbuhan tinggi tapi belum diimbangi dengan pemerataan. Koperasi menjadi solusi agar terjadi keadilan distribusi kesejahteraan," tegasnya.

Menkop menuturkan, dalam mewujudkan pemerataan perekonomian nasional, pemerintah telah memprioritaskan empat sektor yaitu infrastruktur, energi, pariwisata, dan maritim.

Diharapkan, koperasi dapat berperan dalam sektor-sektor tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Yasin Limpo menegaskan, kalau mau berpihak pada rakyat, maka koperasi adalah jawabannya.

"Konglomerasi makin merambah sampai di desa, karena itu koperasi harus didukung oleh semua pihak," katanya.

Menurut Yasin, Sulsel akan membuat koperasi induk dan inti, yang akan didukung oleh 48 BUMN atau BUMD. Harapannya uang yang berputar di Sulsel yang mencapai Rp 3,5 triliun bisa kembali ke masyarakat.