Sri Mulyani Ingatkan Susi Tetap Kejar Penerimaan dari Sektor Kelautan-Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tetap memperhatikan dan mengupayakan penerimaan negara yang optimal dari sektor kelautan dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani ketika memaparkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 di Jakarta, Selasa (16/8/2016) malam.

Sri mengatakan, upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF) harus dilanjutkan pada tahun mendatang.

"Tentu IUUF yang selama ini sudah dilakukan akan diberdayakan lagi, tetapi mestinya sekarang lebih menghasilkan pendapatan," kata Sri Mulyani.

"Tidak hanya sekadar melakukan enforcement bagi pelaku illegal fishing, tetapi juga diharapkan muncul aktivitas di sektor kelautan-perikanan yang kemudian bisa mendorong pendapatan negara dalam bentuk pajak," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dalam RAPBN 2017, PNBP ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.

Sri mengatakan, pemerintah mengharapkan ada peningkatan kontribusi PNBP dari kementerian/lembaga (K/L), antara lain dari Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian BUMN.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor prioritas, yang sesuai dengan visi Nawacita, pemerintah mengalokasikan belanja cukup besar bagi K/L yang ada di sektor tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah satu dari 15 K/L yang mendapatkan alokasi belanja terbesar, mencapai Rp 10,1 triliun dalam RAPBN 2017.

(Baca: Ini 15 K/L dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2017)

Beberapa K/L lain yang mendapat alokasi belanja terbesar ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perhubungan.