Ternyata, Faktor Ini yang Bikin Pemerintah Tunda Transfer Daerah Rp 70,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, penghematan Rp 70,1 triliun dari pos transfer daerah bukanlah pemotongan, melainkan penundaan penyaluran.

"Tidak bisa kalau transfer daerah dipotong. Jadi, yang bisa dilakukan adalah penundaan," ucap Bambang ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Lantas, apa yang menyebabkan penundaan tersebut?

Menurut Bambang, penundaan penyaluran transfer daerah sebesar Rp 70,1 triliun tersebut bukan tanpa dasar pertimbangan.

Dia menyatakan, penundaan penyaluran transfer daerah dilakukan berkaca dari pengalaman daerah tersebut dalam menyerap anggaran pada masa lalu.

"Pada kinerja (daerah) yang tidak bisa mengelola (menyerap) pada masa lalu," tutur Bambang.

Kendati demikian, mantan Menteri Keuangan itu memastikan penundaan penyaluran transfer daerah tidak akan mengganggu terlalu signifikan program pembangunan di daerah.

"Output-nya tetap akan sama, cuma (terjadinya) di tahun depan," kata Bambang.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan besaran anggaran APBN-P 2016 yang dihemat, dari Rp 133,8 triliun menjadi Rp 137,6 triliun.

Penghematan tersebut terdiri dari pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 64,7 triliun serta penundaan penyaluran (carry-over) transfer daerah sebesar Rp 70,1 triliun.