Ada Potensi Kesadaran Pajak Masyarakat dari Gegernya "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan ini, program pengampunan pajak bikin "geger" publik. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat resah karena merasa menjadi sasaran program yang sejatinya memprioritaskan para pengusaha besar itu.

Keresahan itu kian menjadi-jadi karena ada bayang-bayang denda 200 persen bagi mereka yang tidak menggunakan program pengampunan pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 itu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo justru melihat ada sisi positif dari gegernya amnesti pajak.

"Belum pernah terjadi kita demam pajak seperti demam batu akik. Semua resah karena merasa cemas 'saya patuh atau tidak patuh (bayar pajak). Atau adakah kesalahan saya?'," ujar Yustinus di dalam acara talk show akhir pekan Sindo Trijaya, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Menurut dia, pertanyaan yang muncul di masyarakat itu mengidentifikasi mulai adanya kesadaran tentang keawajiban membayar pajak sebagai warga negara. Hal itu dinilai penting karena bisa dijadikan modal mereformasi sektor pajak yang selama ini masih terbelenggu minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

"Nah tinggal apakah pemerintah mampu menangkap potensi kesadaran ini menjadi modal sosial untuk gotong royong membangun pilar perpajakan yang baik," kaya Yustinus.

Di tempat yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai gegernya amnesti pajak bukan kejadian biasa. Ia menilai keresahan masyakarat akibat amnesti pajak cerminan mulai terbangunnya kesadaran akan pajak.

"Kesadaran Ini luar biasa," kata Hestu. Sebelumnya, masyarakat menumpahkan keresahannya di jejaring sosial lantaran merasa jadi bagikan yang disiasati pemerintah untuk mengikuti program tax amnesty.

Di Twitter, para netizen bahkan membuat hastag #stop bayar pajak sebagai bentuk kritik kepada pemerintah.

Setelah Istana bersuara tentang keresahan masyarakat itu, Dirjen Pajak langsung mengeluarkan aturan untuk meredakan suasana.

Isinya menyebutkan bahwa petani, nelayan, dan pensiunan serta seluruh masyarakat yang pendapatnya di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni Rp 4,5 juta perbulan, tidak perlu mengikuti program tax amnesty.