Hindari Kartel Ayam, Ini Rekomendasi KPPU ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gara-gara kasus kartel 12 perusahaan perunggasan di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergerak untuk memberikan rekomendasi ke pemerintah agar praktik serupa tidak terulang lagi.

Apa isi rekomendasinya?

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan terdapat sejumlah rekomendasi ke pemerintah terkait praktik kartel 12 perusahaan perunggasan di Indonesia dan bagaimana mengatasi hal tersebut ke depan.

Dia mengatakan, KPPU merekomendasikan kepada Presiden RI untuk melakukan perubahan UU No 41 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan.

Hal itu seiring dengan putusan KPPU yang menyatakan 12 perusahaan perunggasan secara sah melakukan kartel.

Menurut dia, UU No 41 tahun 2013 berpotensi adanya konglomerasi atau integrasi yang dilakukan perusahaan dari hulu ke hilir.

"Sehingga, nantinya hal ini dapat menjadi perlindungan pada peternak mandiri dan mencegah terjadinya pemusatan ekonomi di industri perunggasan," ungkapnya, Kamis (13/10/2016).

Apa dampak penerapan UU tersebut? Salah satunya terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah tersebut, para peternak mandiri sulit mendapatkan day old chicken (DOC) dengan kualitas baik (kelas 2).

Sebab, untuk DOC kelas 1 sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peternakan sendiri.

Hal itu tentu saja merugikan para peternak mandiri, karena DOC kelas 2 memerlukan banyak pengeluaran karna pemeliharan ekstra dari sisi pakan dan vaksin.

Selanjutnya, KPPU juga merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian melalui presiden untuk membuat aturan dan regulasi yang jelas soal perunggasan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Rekomendasi ketiga, yakni kepada Kementerian Perdagangan. KPPU merekomendasikan untuk memotong rantai distribusi (off farm) yang panjang di pasar hilir untuk melindungi peternak.

Sebab, harga live bird saat ini terlampau jauh sekitar Rp 40.000 per ekor, padahal di peternak hanya sekitar Rp 16.000 per ekor. "Kalau begitu, harga bisa lebih murah," tutur Syarkawi.

Terakhir, KPPU menyarankan pemerintah lewat Badan Pusat Stastistik (BPS) untuk membangun sistem informasi atau data mengenai kebutuhan dan konsumsi daging ayam di Indonesia.

Sehingga dapat menjamin keteraediaan daging ayam dalam jumlah cukup dan harga terjangkau bagi masyarakat.