Pangkas Subsidi, Pemerintah Sebut Sudah Lakukan Reformasi Fiskal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah memangkas subsidi energi secara besar-besaran selama dua tahun belakangan.

Menurut Darmin, langkah pemangkasan subsidi energi merupakan bukti bahwa pemerintah telah melakukan reformasi di sektor fiskal.

"Jangan lupa walaupun APBN menghadapi kendala dengan perlambatan ekonomi dunia, tetapi kami mulai dengan reformasi di bidang fiskal," ujar Darmin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Selama ini anggaran untuk subsidi energi dianggap bukan kebijakan yang tidak produktif. Lantaran hal itu pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi dan mengalokasikan anggarannya ke program yang dianggap lebih produktif.

Program produktif yang dimaksud pemerintah yakni pembangunan infrastuktur. Tahun 2015, anggaran untuk infrastuktur sebesar Rp 290,3 triliun. Sedangkan pada 2016, meningkat menjadi Rp 317,1 triliun.

"Memang ada kelemahan, infrastruktur itu mahal sehingga investasi dalam jumlah besar itu perlu waktu lebih panjang, perlu uang lebih banyak untuk gerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Darmin.

Meski mengaku sudah melakukan reformasi fiskal, penyusunan APBN dan asumsi makro kerap mendapatkan kritik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru bergabung ke kabinet pada Agustus 2016 lalu memutuskan untuk memangkas anggaran dalam APBNP 2016.

Tidak tangung-tanggung belanja yang dipangkas mencapai Rp 137,6 triliun. Angka tersebut naik Rp 4,6 triliun dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini yakni sebesar Rp 133 triliun.

Pemangkasan anggaran itu terdiri dari penghematan pemerintah pusat yakni belanja Kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun. Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, pemangkasan belanja dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif misalnya rapat-rapat dan perjalanan dinas.

Artinya, alokasi anggaran dalam APBN-P 2016 banyak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Padahal, pendapatan negara dari sektor pajak belum optimal lantaran perlambatan ekonomi.