Cari Celah Undang Investor, Pemerintah Petakan Proyek-proyek Infrastruktur Non-APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang memetakan proyek-proyek infrastruktur yang pembiayaannya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pemetaan proyek-proyek infrastruktur non-APBN akan diselesaikan tahun ini sehingga pada 2017 itu peta itu sudah jadi.

"Iya, itu (pemetaan) yang diminta (Presiden Joko Widodo) supaya dibuat," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia menuturkan, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk lebih kuat mencari cara untuk mengundang swasta tertarik membiayai berbagai proyek-proyek infrastuktur. Salah satu caranya yakni dengan memetakan proyek-proyek tersebut.

Menurut Darmin, hal itu perlu dilakukan lantaran pemerintah tidak mungkin membiayai semua proyek-proyek infrastruktur. Sebab, dana di dalam APBN sangat terbatas.

"Kalau tidak begitu, kita akan terkendala oleh kecepatan pembangunan infrastuktur karena bagaimana pun APBN ada kendalanya. Kita akan kembangkan lebih rinci pilihan-pilihan," kata Darmin.

Setelah pemetaan proyek-proyek infrastruktur rampung, para investor bisa melihat mana proyek yang dibuka untuk swasta, BUMN, pemerintah, atau dikombinasi antara ketiganya.

Di dalam APBN 2017, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur Rp 387 triliun, atau naik Rp 74 trilun dibandingkan tahun 2016.

“Paling tidak anggaran itu akan diperuntukkan membangun jalan hingga 815 kilometer,” ujar Askolani.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun jembatan dengan total panjang 9.399 meter dan membangun jalur kereta api sepanjang 550 kilometer.

Sedangkan untuk perhubungan laut, alokasi anggaran infrastruktur akan dipergunakan untuk membangun atau mengembangkan fasilitas di 55 lokasi di Indonesia.

Terakhir, anggaran infrastruktur akan dialokasikan ke sektor perhubungan udara, yakni pembangunan atau pengembangan 13 bandara.