Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Akan Kenakan Pajak untuk "Hotel Terapung" di Pulau Komodo

Kompas.com - 01/11/2016, 06:28 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski cuaca cukup terik dan menyengat, namun hilir mudik kendaraan pengantar wisatawan dari Bandara Komodo menuju Pelabuhan Labuan Bajo cukup terlihat sibuk.

Para turis asing maupun lokal yang turun dari kendaraan pengantar seolah berlomba-lomba menuju kapal atau perahu yang telah mereka sewa secara online melalui jalur travel agent untuk menuju ke Pulau Komodo.

Dengan banyaknya wisatawan asing maupun lokal yang datang ke Pulau Komodo sekiranya akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar bahkan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, fakta berbicara lain.

Kompas.com mencoba mewawancarai Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo, Usman Husin yang merupakan kakak kandung mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Berikut petikan wawancaranya:

Pertanyaan (Q): Pak, sibuk sekali ya lalu-lintas di Pelabuhan Labuan Bajo ini?
Jawaban (A): Ya, seperti yang anda lihat. Turis-turis dari Bandara Komodo langsung diantar travel agent naik kapal melalui Pelabuhan Labuan Bajo ini untuk menuju ke Pulau Komodo dan pulau-pulau lainnya untuk berwisata.

Q: Artinya uang yang berputar di sektor pariwisata di sekitar Labuan Bajo seperti hotel dan resto itu besar juga ya?
A: Ya besar, tetapi tidak sebesar uang yang beredar di atas kapal. Kenapa saya bilang seperti itu, yang saya perhatikan justru turis jarang yang menginap di darat.

Mereka menginapnya di kapal, karena yang mereka kejar adalah wisata laut. Makanya enggak tidak kalau di dalam kapal itu fasilitas kamarnya luar biasa, bisa melebihi fasilitas hotel di darat.

Q: Apa yang membedakan hotel di darat dan "hotel terapung"?
A: Dengan mereka menginap di kapal, mereka lebih bisa menjelajah tempat-tempat yang menarik, waktu juga jadi lebih efisien.

Kalau mereka menginap di darat, waktunya akan terbuang untuk pulang pergi darat laut. Tapi dengan besarnya perputaran uang di "hotel terapung" ini justru saya prihatin dengan Pemerintah Daerah.

Semestinya pendapatan daerah dari kapal-kapal yang menyewakan tempat menginap itu bisa dimaksimalkan. Saya tidak tahu angka pastinya berapa, yang saya tahu kapal-kapal disini banyak yang menyewakan paket penginapan.

Q: Ada berapa kapal yang menyewakan kamar inap yang bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo ini?
A: Sekitar 97 kapal pinisi, 210 kapal kecil. Kapal pinisi itu berbeda-beda tipenya, ada yang kapasitas inapnya 4 kamar, ada juga yang 6 kamar. Untuk yang kapal kecil itu ada juga untuk menginapnya.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com dapatkan dari salah satu anak buah kapal yang menyediakan penginapan, untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo menggunakan kapal pinisi berkapasitas empat sampai enam kamar, wisatawan harus merogoh kocek sebesar Rp 35 juta untuk satu kali perjalanan sehari penuh.

Sementara untuk kapal kecil, harga yang dibanderol pemilik kapal untuk melakukan perjalanan pulang pergi bisa dikisaran Rp 8 juta tanpa fasilitas menginap.

Q: Pemerintah Daerah tahu besarnya perputaran uang yang cukup besar itu?
A: Ini yang saya prihatin, Pemerintah Daerah kok seolah cuek akan hal ini, seolah tidak ada upaya apa-apa.

Seharusnya kapal-kapal yang menyediakan penginapan itu ada pajaknya. Sehingga pajak yang dihasilkan dari "hotel terapung" itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Jadwal Lengkap Perjalanan Ibadah Haji 2024

Jadwal Lengkap Perjalanan Ibadah Haji 2024

Whats New
Kasus SPK Fiktif Rugikan Rp 80 Miliar, Kemenperin Oknum Pegawai yang Terlibat

Kasus SPK Fiktif Rugikan Rp 80 Miliar, Kemenperin Oknum Pegawai yang Terlibat

Whats New
Laba Bersih Avrist Assurance Tumbuh 18,3 Persen pada 2023

Laba Bersih Avrist Assurance Tumbuh 18,3 Persen pada 2023

Whats New
Mendag Zulhas Usul HET Minyakita Naik Jadi Rp 15.000 Per Liter

Mendag Zulhas Usul HET Minyakita Naik Jadi Rp 15.000 Per Liter

Whats New
Marak Modus Penipuan Undangan Lowker, KAI Imbau Masyarakat Lebih Teliti

Marak Modus Penipuan Undangan Lowker, KAI Imbau Masyarakat Lebih Teliti

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com