Negosiasi dengan Google Mentok, Ditjen Pajak Bisa Ambil Langkah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Negosiasi penyelesaian utang pajak Google di Indonesia menemui jalan buntu setelah Ditjen Pajak menolak nilai pajak yang diajukan Google lantaran angkanya terlalu kecil.

Ditjen Pajak lantas meminta Google untuk untuk membuka data keuangannya. Namun dikabarkan perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) itu tidak bisa memenuhi permintaan itu pada tahun ini.

Darussalam, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai, pendekatan yang paling ideal untuk menyelesaikan kasus pajak Google memang dengan melakukan negoisasi.

Namun, bila tidak mencapai kesepakatan, maka Ditjen Pajak harus mengambil langkah tegas. "Jika tidak tercapai, bisa saja dikembalikan lagi kepada mekanisme hukum pajak yang mendasari dengan konsekuensi diserahkan kepada aturan pajak yang berlaku," ujar Darusalam kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Bila ditarik ke hukum pajak, maka kasus Google akan masuk ke tahapan pemeriksaan bukti permulaan. Artinya, kasus pajak Google sudah terindikasi pidana.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang jika ingin persoalan Google dibawa ke ranah hukum pajak.

Ia mendorong agar pemerintah segera menyiapkan dasar hukum yang kuat untuk menangani persoalan pajak Google atau penyedia layanan internet lainnya seperti Facebook, Twitter, dan Yahoo. "Karena (sekarang) dasar hukumnya masih lemah," kata Yustinus.

Sebenarnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv sudah mengultimatum Google sejak September lalu. Saat itu ultimatum diberikan lantaran Google mengembalikan surat pemeriksaan yang dilayangkan Ditjen Pajak.

Hal itu dianggap sebagai penolakan perusahaan asal AS itu diperiksa. Belakangan, penyelesaiaan kasus pajak Google nampak menemui titik terang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengucapkan terimakasih kepada Google lantaran berkomitmen membayar utang pajaknya.

Namun berdasarkan perkembangan teranyar, negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan lantaran angka yang diajukan Google dinilai terlalu kecil lelah Ditjen Pajak.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pajak menawarkan tax settlement alias penyelesaian pajak untuk Google.

Perusahaan raksasa internet itu disebut-sebut memiliki utang pajak sebesar Rp 1 triliun yang belum terbayar sejak 2011. Ditambah dengan denda 4 triliun (400 persen), maka Google berutang pajak sebesar Rp 5 triliun.