Dirut Bank Mandiri Dukung Keterbukaan Informasi Bank untuk Kepentingan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.

Kebijakan ini telah disepakati oleh negara-negara G20. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menyambut baik langkah ini.

Menurut Kartika, pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan ini merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan.

"Kita di perbankan, kita harus sosialisasi ke nasabah bahwa ini sesuatu yang menjadi sebuah keharusan. Di dunia ini, pada tahun 2018, tidak ada lagi ruang untuk sembunyi," kata Kartika di Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Kartika menyatakan, secara pribadi dirinya menganggap pembukaan informasi untuk keperluan perpajakan merupakan hal yang wajar dan menjadi sebuah keharusan.

Dengan demikian, otoritas pajak bisa menghimpun potensi penerimaan pajak dengan lebih baik. Ia menjelaskan, Indonesia sudah mulai mengaplikasikan hal ini dengan menyelenggarakan program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Program itu dianggap Kartika sebagai pintu gerbang sebelum akhirnya data terkait perpajakan bisa dibuka secara perlahan.

Menurut Kartika, kesepakatan AEoI menguntungkan Indonesia karena otoritas pajak bisa mengejar dana wajib pajak yang ditempatkan di luar negeri. Sehingga, kata dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pembukaan informasi tersebut.

"Saya rasa tidak perlu dikhawatirkan karena tujuannya untuk mengejar wajib pajak Indonesia yang punya dana di luar negeri," ungkap Kartika.