CPO Diserang Uni Eropa, Negara Produsen Sawit Bentuk "Joint Mission"

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara produsen kelapa sawit atau Council of Palm Oil Producting Countries (CPOPC) tidak tinggal diam atas keputusan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, CPOPC sepakat membentuk tim bersama untuk membawa sejumlah misi tertentu ke Uni Eropa.

"Persiapan joint mission ke Uni Eropa pada Mei 2017," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Malaysia

Sejumlah negara akan diajak di dalam tim tersebut meliputi Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Papua Nugini. Bahkan akan mengajak beberapa anggota parlemen karena yang aktif mengambil langkah ke Uni Eropa adalah parlemen. 

Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong yang hadir dalam konferensi pers tesebut mengatakan, pembentukan joint mission bertujuan untuk menghadapi serangan pada sektor minyak sawit.

Seperti Indonesia, minyak sawit merupakan komoditas yang penting dan menjadi ekspor komoditas yang terbesar Malaysia. Di Malaysia, ada sekitar 600.000 petani kecil yang menghidupi keluarganya dari sektor minyak sawit.

"Karena itu kami harus menghadapi berbagai diskriminasi ini," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit.

Alasannya, perkebunan kelapa sawit dinilai menciptakan deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia sendiri menilai tudingan yang disampikan Parlemen Uni Eropa kepada produk sawit tidak memiliki dasar dan mengada-ada. Bahkan disinyalir sarat dengan kepentingan bisnis.

(Baca: Soal Sawit, Pemerintah Sebut Tudingan Parlemen Uni Eropa Mengada-ada)