Kuartal I 2017, Sistem Keuangan Indonesia Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengumumkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal I 2017 dalam kondisi normal. Ini berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian atas perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan non bank, dan penjaminan simpanan.

Rapat KSSK hari ini, Kamis (27/4/2017) dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

"Kondisi tersebut ditopang antara lain oleh tingkat inflasi yang terjaga, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan yang mulai menunjukkan peningkatan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani menyatakan pula, risiko industri perbankan juga terpantau terkendali, nilai tukar rupiah masih terjaga, dan kinerja SBN berada dalam rentang normal. Pasar modal pun menguat.

KSSK, imbuh Sri Mulyani, menilai bahwa ke depan stabilitas sistem keuangan diperkirakan bakal tetap terjaga dengan baik. Ini seiring dengan optimisme Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global.

Di samping itu, kekhawatiran terhadap tekanan politik di Uni Eropa setelah hasil pemilihan presiden Perancis tahap pertama juga mereda. Namun, KSSK memandang masih ada potensi risiko eksternal maupun domestik yang harus dicermati.

"Dari sisi eksternal, KSSK akan memantau perkembangan kebijakan perdagangan global AS yang cenderung proteksionis, rencana kebijakan perpajakan AS yang akan mempengaruhi iklim investasi global, serta peningkatan tekanan geopolitik global terutama Korea Utara yang unpredictable," jelas Sri Mulyani.

Adapun dari faktor domestik, KSSK mencermati perkembangan kualitas kredit yang disalurkan perbankan dan industri keuangan non-bank, aliran dana investor non residen, dampak perubahan administered price (komponen harga yang diatur pemerintah) terhadap inflasi, serta ekspansi korporasi dan perbankan yang masih perlu didorong.

"Selain itu, perkembangan realisasi APBN akan terus menjadi perhatian untuk menjaga defisit APBN pada level aman," ungkap Sri Mulyani.