Pemberlakuan Plat Ganji-Genap Dipastikan Tak Diterapkan pada Mudik 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan program pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil genap pada mudik Lebaran 2017.

Hal ini dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai Rapat Koordinasi mudik Lebaran 2017 di Kantor Kementeri Perhubungan, Selasa (23/5/2017).

"Ide genap ganjil sepertinya kita take it out itu, walaupun finalnya akan kita kasih tahu berapa hari lagi," ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan penerapan pembatasan pelat nomor ganjil-genap harus melalui sosialisasi dengan waktu yang cukup lama. Jika dipaksa untuk diterapkan, maka penerapan pelat nomor tidak akan maksimal.

Sebab, dengan waktu sosialisasi yang terbatas, masyarakat belum mengetahui kapan pelat nomor yang boleh melintas kapan yang tidak diperbolehkan melintas.

"Kalau masukan dari diskusi, ganjil genap itu dilakukan pada waktu yang lama, dan tempatnya tertentu. Ya seperti yang di Jakarta, lama dan tertentu. Sehingga komunikasinya itu maksimal," jelas dia.

"Ini takut nanti tiba-tiba orang tidak terkomunikasi. Satu rombongan, masuk ke sana kan kasian juga. Itu yang masukan dari diskusi. Jadi ini yang akan kita finalisasi dulu," tambah dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengkaji penerapan pelat nomor ganjil genap pada mudik Lebaran 2017. Kemenhub, melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan kajian pada wacana tersebut.

Sejumlah stakeholder yakni meliputi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyakarat (LSM).

Menhub Budi Karya menilai, usulan pelaksanaan pelat ganjil-genap saat mudik Lebaran berasal dari masyakarat. Oleh karena itu pembahasannya juga akan mendengar pendapat masyakat.

"Kalau nanti ternyata dalam diskusi pada setuju, dan masyarakat setuju, kita jalani. Kalau banyak yang menolak, ya kita tidak paksakan," kata Menhub Budi Karya.