Anggaran Setjen Kemenkeu 2018 Kalahkan Sejumlah Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif Rp 45,7 triliun untuk tahun depan.

Anggaran terbesar berada di pos Sekretariat Jenderal (Setjen) mencapai Rp 20,87 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, besarnya anggaran Setjen Kemenkeu lantaran adanya program unggulan mulai dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas hingga implementasi jabatan fungsional.

"Kami akan rekrut SDM baru yang sudah dapatkan persetujuan MenPAN nyaris mencapai 4.000 orang dan itu unitnya adalah Sekjen," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Jumlah anggaran Setjen Kemenkeu tergolong besar dibanding pos lainnya di Kemenkeu. Bahkan anggaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai hanya Rp 6,2 triliun dan Rp 3,25 triliun.

Bila dibandingkan dengan anggaran 2017, anggaran Setjen Kemenkeu lebih besar dari sejumlah kementerian. Misalnya Kementerian Sosial Rp 18,3 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 10,1 triliun.

Ada lagi Kementerian Hukum dan HAM yang anggarannya hanya Rp 9,3 triliun. Sementara itu Kementerian Luar Negeri anggarannya hanya Rp 7,7 triliun.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, besarnya anggaran Setjen Kemenkeu juga disebabkan adanya tambahan dana untuk penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.

"Namun untuk supporting dan mobilisasi lebih efektif (anggarannya) di Sekjen, mulai dari logistik dan lain-lain," perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Besarnya anggaran Setjen Kemenkeu sempat dikritik oleh Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun. Anggaran sebesar itu dinilai mengalahkan sejumlah kementerian.

Seharusnya, tutur dia, anggaran belanja besar berada di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Sebab, kedua Ditjen itu adalah tulang punggung negara dalam rangka mengumpulkan pemasukan negara lewat pajak dan bea cukai.