Pemerintah Tambah Porsi Belanja Rp 10 Triliun dalam APBN-P 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Perubahan 2017. Rancangan APBN-P 2017 akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum periode reses.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, porsi belanja dan APBN-P 2017 meningkat Rp 10 triliun. Adapun total alokasi belanja dalam APBN 2017 mencapai Rp 2.080,5 triliun.

Penambahan porsi belanja akan digunakan antara lain untuk persiapan Asian Games, pengadaan sertifikasi lahan, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres), serta pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

(Baca: Ini Alasan APBN 2017 Butuh Perubahan)

"Memang ada beberapa belanja yang harus diakomodasi. Itu tidak mungkin kalau tidak ada APBN-P," ujar Sri pada acara buka puasa bersama media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (19/6/2017).

Sri juga memprediksi ada kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 50 triliun dari target pemerintah. Dengan demikian, defisit anggaran dapat mencapai 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun 2017.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, dari total penambahan porsi belanja, sebesar Rp 1,2 triliun akan dialokasikan untuk pengadaan sertifikasi lahan.

Namun, ia tak merinci besaran belanja untuk persiapan Asian Games, pesta demokrasi, dan pengadaan ketersediaan lahan. "Yang lain nanti dulu, tunggu bulan Juli saja nanti," tutur Askolani, singkat.