Hatta: Birokrasi Ganggu Stabilitas Ekonomi

Salah satu jenis birokrasi yang berbelit-belit terkait proses pemberian izin surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Pertanian soal impor daging.

"Itulah makanya harus ada pemangkasan perizinan, izin ini itu. Soal impor daging kan sudah diputuskan, tapi realisasinya lambat. Jadi, masalah birokrasi kita memang sangat berbelit-belit," kata Hatta saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2013).

Hatta menambahkan bahwa proses pemberian SPI daging sapi seharusnya telah masuk sejak 13 Mei 2013 lalu. Dengan pembukaan keran impor tersebut, pemerintah mengharapkan harga daging sapi tidak melonjak, khususnya menjelang pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi pada 26 Juni 2013 lalu.

Namun ternyata, SPI baru turun pada 26 Juni 2013. Padahal, harga daging sapi sudah melonjak sebulan sebelumnya.

"Bayangkan, harusnya hitungan kita itu daging tidak naik sebelum kenaikan harga BBM. Ini karena, target kita, sebelum BBM naik, harga-harga sudah harus stabil," katanya.

Pernyataan ini terlontar akibat sentilan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Kepala Bulog Sutirto Alimoeso lambat mengimplementasikan realisasi impor daging sapi.

Seperti diberitakan, dalam rapat di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (13/7/2013) siang, Presiden mengungkapkan bahwa instruksi yang diberikannya sudah sangat jelas.

"Terus terang saya tidak sabar, sama dengan tidak sabarnya rakyat. Bulat. Saudara lihat pasar tidak? Saudara dengarkan sosial media tidak?" ujar Presiden dengan nada kesal.

Presiden menyarankan agar stabilitas harga itu dijaga karena urusan daging sapi ini bukan musiman dan sudah lama dibahasnya. Presiden memberikan instruksi agar Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian berkomunikasi dengan pebisnis.

"Jangan pula pebisnis besar main mata entah dengan unsur pemerintah, unsur mana pun yang bikin susah," tegas SBY.

Presiden mengingatkan kembali bahwa pemimpin harus punya kepekaan terhadap krisis. Menteri Pertanian harus punya sense of crisis, Kabulog, Menteri Perdagangan, sense of urgency, sense of responsibility."