Menteri Boleh Naik Pesawat "First Class", asal...

Guna mengimplementasikan kebijakan itu, Kemenkeu akan menerbitkan aturan yang melarang para menteri menggunakan layanan penerbangan kelas satu (first class) dalam perjalanan dinasnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi, peraturan menteri keuangan (PMK) sedang disiapkan. Menteri tidak lagi diperbolehkan naik first class, kecuali membayar sendiri (dana pribadi). Kalau yang lain, tidak ada perubahan," kata Chatib saat sambutan konferensi pers APBN 2014 di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Ia menambahkan, DPR memang sudah menyetujui APBN 2014. Namun, dari sisi internal, pemerintah sedang mempersiapkan pemangkasan biaya perjalanan dinas di semua kementerian atau lembaga.

Chatib menjelaskan bahwa kebijakan itu memang belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun, dia optimistis mampu menurunkan biaya perjalanan dinas yang semula memang naik Rp 8 triliun menjadi Rp 32 triliun.

"Yang mungkin akan berlaku pada 2014, jadi belanja pegawai akan ada penurunan, dari efisiensi akan dilakukan untuk tunjukkan sinyal," tambahnya.

Chatib optimistis, dengan adanya pemberlakuan larangan para menteri menggunakan layanan penerbangan kelas satu dalam perjalanan dinasnya, itu akan menghemat anggaran triliunan rupiah.

"Dengan itu terpotong, tentu tidak signifikan. Tapi, gesture ini penting bahwa mulai dari pejabat negara ada sense of urgency crisis bahwa kita harus menghemat anggaran," katanya.