BI: Struktur Ekonomi Harus Lebih Seimbang dan Sehat

"Kami tegaskan bahwa arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, termasuk di periode transisi politik 2014, Bank Indonesia akan konsisten menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan," kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam pidato akhir tahun di acara bankers dinner, Kamis (14/11/2013) malam.

Agus mengatakan, stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia harus dikembangkan menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang dan sehat. Tujuannya, fondasi yang kuat bagi transformasi ekonomi ke depan.

Nilai tambah dan industrialisasi

Keseimbangan ekonomi, ujar Agus, adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang postur neraca transaksi berjalan yang berkelanjutan (sustainable). Berkelanjutan, lanjut dia, berarti struktur ekspor harus bernilai tambah tinggi serta industri punya kemampuan memproduksi barang dan jasa yang selama ini masih dipasok dari impor.

Di sisi lain, Agus menekankan, neraca transaksi berjalan juga harus berasal dari sumber yang lebih permanen, seperti investasi asing langsung (FDI). Dana yang tak bersifat jangka pendek seperti FDI, ujar dia, akan mendorong tumbuhnya industri yang maju dan berdaya saing global.

"Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi, arah kebijakan BI diukur dari dimensi tujuan dan waktu," sebut Agus. Dimensi tujuan, papar dia, mengacu pada komitmen pengelolaan inflasi yang tetap berada pada kisaran targetnya.

Perluasan tugas menjaga target inflasi

Namun, ujar Agus, upaya menjaga target inflasi tetap berada pada kisaran yang telah ditetapkan itu juga diperluas. "Yaitu diarahkan untuk mengendalikan neraca transaksi berjalan yang lebih sustainable serta menjaga stabilitas sistem keuangan."

Adapun dimensi waktu bagi arah kebijakan Bank Indoensia, menurut Agus, adalah menempatkan kerangka kebijakan yang konsisten untuk jangka waktu tertentu. Tenggat waktunya merujuk pada apakah perekonomian Indonesia telah menjadi lebih seimbang.

"Secara keseluruhan, arah kebijakan Bank Indonesia diimplementasikan melalui bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran," pungkas Agus.