Buruh: Tidak Ada Kepentingan Politik di Balik Aksi

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi menegaskan, tidak ada kepentingan politik yang menunggangi aksi buruh.

"Aksi kami murni menuntut Gubernur/Bupati, ini semua di bawah komando KNGB (Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh). Tidak ada seolah-olah yang ingin membuat Jokowi menjadi hancur," kata Rusdi, di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Rusdi mengatakan, kenaikan upah minimum 2014 yang telah diputuskan dengan kisaran hanya 10-20 persen membuat buruh akan hidup dengan keterbatasan dan di bawah kelayakan. Kenaikan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan hidup riil buruh akibat naiknya harga bahan bakar minyak 40 persen, serta lonjakan harga sembako yang tinggi sejak lebaran.

"Dengan upah minimum 2014 hanya di kisaran Rp 1-2,4 juta membuat upah Indonesia makin jauh tertinggal dari upah Thailand yang di tahun 2013 saja telah mencapai Rp 2,8 juta dan Filipina Rp 3,2 juta," katanya.

Senada dengan Rusdi, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat Baris Silitonga mengatakan, buruh tidak ditunggangi kepentingan politik. Aksi mereka murni untuk memperjuangkan nasib buruh. Oleh karena itu, para buruh di Jawa Barat pun akan melakukan mogok kerja di kawasan-kawasan industri. Selain itu mereka juga akan bergerak ke istana negara.

"Kami mendesak Presiden SBY tidak beretorika terkait politik upah yang senantiasa mengatakan Indonesia akan meninggalkan upah murah, namun kenyataannya dengan inpres upah yang dikeluarkannya menjadi penyebab utama ditetapkannya upah murah di seluruh daerah di Indonesia," kata Baris.