Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Baik Bank Mutiara Dibeli Bank BUMN

Kompas.com - 02/03/2014, 15:27 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menawarkan saham Bank Mutiara mulai 1 Maret 2014. Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai, calon pembeli bisa dari asing ataupun bank pemerintah.

Namun diharapkan bank BUMN menjadi pembeli bank eks Century tersebut. Alasannya, saat ini kepemilikan asing di sektor perbankan sudah sekitar 95 persen. "Saya rasa bank BUMN, kalau asing sudah banyak yang memiliki swasta, 95 persen. Jadi (jangan) menambah porsi kepemilikan asing," kata dia dalam sebuah diskusi, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Di sisi lain, ia menilai jika dibeli oleh bank BUMN, kemungkinan besar Bank Mutiara masih tetap menjadi community bank dan tidak berubah menjadi corporate bank. Menurut dia lagi, jika dibeli bank BUMN, maka risiko ke depan lebih minimal.

Meski demikian, sambung Faisal, yang menjadi masalah saat ini adalah pemerintah berkeinginan agar Bank Mutiara dibeli dengan harga Rp 6,7 triliun, nilai yang sama ketika pada 2008 lalu LPS mem-bailout Bank Century.

Harga yang tinggi tersebut, dinilai tidak menarik bagi calon pembeli. Namun untuk bank BUMN hal itu ada solusinya.

"Misalnya Bank Mandiri, mereka kan punya obligasi rekap pemerintah. Nanti kalau diizinkan, pakai itu saja, sehingga tidak ada flow of money. Obligasi rekap Mandiri juga berkurang, itu bagus kan. Bank-bank (pemerintah) lainnya juga punya," terang Faisal.

"Itu tinggal metode pembayaran saja. Obligasi rekap turun kan bagus, kemudian dipegang LPS. Nanti pemerintah beli dari LPS kalau memungkinkan, kan gitu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com