Presiden SBY Terbitkan Inpres Penghematan Anggaran

Seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Presiden menginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala UKP4 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 itu.

Pada diktum Kedua poin satu Inpres disebutkan, “Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.”

Terkait dengan self blocking, Presiden menginstruksikan Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Inpres ini ditetapkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.

Belanja honorarium

Sementara dalam diktum ketiga Inpres disebutkan, penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.

“Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap: a. Anggaran pendidikan; b. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU),” bunyi diktup KEEMPAT Inpres tersebut.

Menurut Inpres tersebut, pelaksanaan pemotongan anggaran belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2014 disahkan.

Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan mengoordinasikan penghematan dan pemotongan anggaran, menindaklanjuti self blocking, dan mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga, sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Presiden.

“Pelaksanaan self blocking, revisi DIPA berupa pencantuman catatan halaman IV DIPA, dan revisi pemotongan anggaran untuk menindaklanjuti APBN-P 2014, dilakukan secara disiplin, tepat waktu, dan sesuai jadwal,” bunyi dikutum KEENAM poin 2 (dua) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 itu.

Presiden juga menginstruksikan Kepala UKP4 untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran kepada Presiden secara berkala.