Faisal Basri: Hanya Jusuf Kalla yang Tolak Kebijakan "Blanket Guarantee"

Hal itu disampaikan Faisal ketika menjadi saksi ahli yang meringankan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (26/5/2014).

"Menteri minta blanket guarantee, pengusaha dan perbanas juga minta. Satu-satunya yang menolak adalah JK. Alasannya, kan takut krisis 1998 terjadi," ujar Faisal.

Menurut Faisal, kebijakan blanket guarantee itu diberlakukan agar para nasabah tidak khawatir dengan dana mereka ketika ada bank yang tutup. Dengan demikian, blanket guarantee dapat menjadi salah cara mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi. Pendapat mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini pun bertentangan dengan JK.

"Pak JK bukan ahli perbankan, ahli ekonomi. Pak JK businessman, politisi. Masak kita percaya pada orang yang tidak kredibel," terang Faisal.

Sementara itu dalam persidangan sebelumnya, JK mengaku tidak menyetujui blanket guarantee. JK menjelaskan, blanket guarantee pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1998. Namun, penjaminan penuh itu nyatanya sangat merugikan negara.

Kalla pun menilai pemberian dana talangan (bail out) Bank Century tanpa dasar hukum. Sebab, pemerintah sebelumnya tidak pernah menyetujui blanket guarantee untuk bank gagal.

"Dasar hukum bailout itu apabila pemerintah menyetujui atau mengeluarkan aturan bahwa semua bank gagal dijamin pemerintah atau blanket guarantee. Aturan itu tidak ada. Yang ada penjaminan terbatas yang hanya Rp 2 miliar," terang JK.