Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada “Blanket Guarantee”, Masyarakat Simpan Dana di Singapura

Kompas.com - 26/05/2014, 19:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri menilai, akibat tidak menerapkan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee) Indonesia minim penerapan penanganan krisis.

Akibatnya, banyak masyarakat yang memindahkan uangnya ke negara yang menerapkan blanket guarantee, pada saat krisis, agar lebih aman.

“Analis Singapura membeberkan tahun 2008 ada aliran modal begitu derasnya ke bank-bank yang ada di Singapura berasal dari Indonesia,” ungkap Faisal saat memberikan kesaksian dalam kasus Bank Century dengan terdakwa Mantan Deputy Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Menurut Faisal, Banking Pressure Index (BPI) yang dirilis oleh Danareksa Research Insitute menginformasikan adanya kekeringan likuiditas pada saat itu. Dia kemudian juga mengatakan, prinsip yang di pakai Indonesia, yakni uang mengalir bebas dari dalam ke luar maupun sebaliknya.

“Tidak ada aturan berapa jumlah yang harus dipindahkan. Ketika krisis, pemodal memindahkan uangnya ke negara-negara yang memberikan blanket guarantee,” paparnya.

Menurut Faisal, uang tak mengenal nasionalisme. Buktinya, hingga saat ini tercatat 100 miliar dollar AS uang milik orang Indonesia berada di Singapura. Di sisi lain, penjaminan terhadap nasabah oleh bank di Indonesia hanya sebesar Rp 2 milyar berdasarkan Perppu.

Menurutnya, itu tidaklah cukup. Sehingga banyak nasabah yang menarik dananya yang berada di bank dan menimbulkan keringnya likuiditas.

“Penjaminan di bawah Rp 2 miliar mencakup 95 persen nasabah di Indonesia, tetapi uang nasabah tersebut hanya sebesar 10 persen dari jumlah uang yang ada di perbankan nasional. Ketimpangan di Indonesia sangat jelek,” kata Faisal.

Dalam keterangannya, Faisal menyebut, satu-satunya orang yang menolak blankeet guarantee adalah Jusuf Kalla. “Sejauh yang saya ketahui, para menteri, BI dan instansi terkait menyetujui penerapan blankeet guarantee. Tetapi JK memiliki hak Veto untuk menolak. JK bukan ahli keuangan, bukan ahli perekonomian, namun businessman dan politisi,” tegas Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com