Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada “Blanket Guarantee”, Masyarakat Simpan Dana di Singapura

Kompas.com - 26/05/2014, 19:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri menilai, akibat tidak menerapkan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee) Indonesia minim penerapan penanganan krisis.

Akibatnya, banyak masyarakat yang memindahkan uangnya ke negara yang menerapkan blanket guarantee, pada saat krisis, agar lebih aman.

“Analis Singapura membeberkan tahun 2008 ada aliran modal begitu derasnya ke bank-bank yang ada di Singapura berasal dari Indonesia,” ungkap Faisal saat memberikan kesaksian dalam kasus Bank Century dengan terdakwa Mantan Deputy Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Menurut Faisal, Banking Pressure Index (BPI) yang dirilis oleh Danareksa Research Insitute menginformasikan adanya kekeringan likuiditas pada saat itu. Dia kemudian juga mengatakan, prinsip yang di pakai Indonesia, yakni uang mengalir bebas dari dalam ke luar maupun sebaliknya.

“Tidak ada aturan berapa jumlah yang harus dipindahkan. Ketika krisis, pemodal memindahkan uangnya ke negara-negara yang memberikan blanket guarantee,” paparnya.

Menurut Faisal, uang tak mengenal nasionalisme. Buktinya, hingga saat ini tercatat 100 miliar dollar AS uang milik orang Indonesia berada di Singapura. Di sisi lain, penjaminan terhadap nasabah oleh bank di Indonesia hanya sebesar Rp 2 milyar berdasarkan Perppu.

Menurutnya, itu tidaklah cukup. Sehingga banyak nasabah yang menarik dananya yang berada di bank dan menimbulkan keringnya likuiditas.

“Penjaminan di bawah Rp 2 miliar mencakup 95 persen nasabah di Indonesia, tetapi uang nasabah tersebut hanya sebesar 10 persen dari jumlah uang yang ada di perbankan nasional. Ketimpangan di Indonesia sangat jelek,” kata Faisal.

Dalam keterangannya, Faisal menyebut, satu-satunya orang yang menolak blankeet guarantee adalah Jusuf Kalla. “Sejauh yang saya ketahui, para menteri, BI dan instansi terkait menyetujui penerapan blankeet guarantee. Tetapi JK memiliki hak Veto untuk menolak. JK bukan ahli keuangan, bukan ahli perekonomian, namun businessman dan politisi,” tegas Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Whats New
Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Whats New
Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Whats New
Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Whats New
Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Whats New
Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Whats New
Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com