Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Prabowo dan Jokowi Sama Saja

Kompas.com - 26/06/2014, 13:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior INDEF, Didin Damanhuri menilai kedua pasangan calon Presiden (capres) sama-sama, masih menempatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai orientasi pembangunan ekonomi. Padahal, banyak negara yang terjebak PDB Oriented, memiliki ketimpangan ekonomi sangat tinggi.

Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan. "Dunia termasuk Indonesia terjebak oleh PDB oriented, dijebak untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Kedua capres begitu," katanya dalam seminar Kajian Tengah Tahun INDEF 2014 bertajuk "Pembaruan Ekonomi atau Status Quo?" di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

"Kalau pertumbuhan ekonomi jadi orientasi maka umumnya akan gagal. Bukan gagal mencapai pertumbuhan ekonomi, tapi kesejahteraan rakyatnya dan ketimpangan. Indonesia sejak 10 tahun telah mengalami ketimpangan," lanjut Didin.

Sebagaimana diketahui, capres No.1 Prabowo Subianto menargetkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di atas 10 persen, sementara capres No.2 Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen per tahun.

Didin mencontohkan negara maju yang terjebak PDB oriented dan mengalami ketimpangan tinggi adalah Amerika Serikat. "Amerika Serikat PDB oriented. Memang superpower, tapi kemiskinan 18 persen, homeless 12 persen, ada 2 juta gelandangan akibat krisis, dibanding negara maju lainnya AS paling timpang," ujarnya.

Di sisi lain, negara yang menempatkan PDB hanya sebagai salah satu indikator ekonomi, kondisi perekomiannya cenderung stabil. Dia mencontohkan negara tersebut adalah Swedia.

"Misalnya Swedia yang buruhnya paling sejahtera di dunia bersama Jepang. Ini mereka menempatkan PDB sebagai indikator semata," kata Didin. Begitu pula dengan Eropa Utara dan Barat yang menyediakan sistem jaminan sosial yang baik bagi masyarakat.

Atas dasar pengalaman negara-negara tersebut, Didin menyebutkan, pemerintah mendatang perlu melakukan pembaruan ekonomi. "Indonesia terjebak PDB oriented maka perlu diperbarui. Diperlukan revitalisasi terhadap UUD 1945. Harusnya ekonomi kita full pada employment. Orientasi ini seperti dilakukan oleh Jepang. Kita juga sudah punya BPJS tinggal pelaksanaan," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Whats New
Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Whats New
Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Whats New
Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com