Tiga Masalah Mendasar Maritim Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi kelautan Indonesia begitu besar. 80 persen dari perdagangan di seluruh dunia bergantung pada pengiriman barang melalui laut. Sementara, 60 persen dari pengiriman melalui laut tersebut melewati perairan Indonesia.

Tidak hanya sebagai jalur strategis, perairan Indonesia juga mengandung kekayaan yang luar biasa. Karena itu, tidak heran jika presiden terpilih Joko Widodo, ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hanya saja, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Riza Damanik menemukan adanya tiga persoalan mendasar dalam dunia maritim Indonesia. Ketiga persoalan tersebut adalah ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, dan ketimpangan infrastruktur.

"70 persen infrastruktur ada di bagian barat Indonesia. Padahal, kekayaan sumber daya laut ada pula di timur Indonesia. Sayangnya, industri berpusat di Pulau Jawa,"ujar Riza di Jakarta, Sabtu (6/9/2014) petang.

Dia mengajukan jalan keluar yang bisa diambil oleh pemerintahan mendatang.

"Saya usulkan, sudah selayaknya pemerintah melakukan moratorium untuk penangkapan 12 mil laut. Harus lebih jauh. Di atas kepala burung di Papua, yang mengambil (ikan) bangsa lain. Kalau kita bisa berkonsentrasi mengurangi pengambilan ikan di 12 mil laut, kita sekaligus akan merestorasi pesisir," ujarnya.

Selain itu, Riza juga mengungkapkan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang kerap menimpa nelayan. Cara tersebut adalah mendorong sistem informasi sampai ke kampung-kampung pesisir.

Penguasaan nelayan terhadap informasi, misalnya informasi cuaca dan lokasi ikan akan membawa perubahan besar bagi nelayan.