Ekspansi Perkebunan, Anak Usah RNI Tolak Lahan Bermasalah

Namun demikian, perseroan mengaku selektif dalam membeli lahan dari masyarakat. Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Adjapri menuturkan, perusahaannya tidak akan membeli lahan yang disodorkan masyarakat begitu saja.

"Tanah memang banyak, tapi tata ruang kan terbatas. Masyarakat kadang-kadang tidak memahami kalau lokasinya masuk hutan konversi, hutan produksi terbatas, ini kan hutan adat juga programnya bukan, harus ada HGU. Secara status bukan tanah yang bisa digunakan sebagai tanah perkebunan," ujar Adjapri di Palembang, Senin (15/9/2014).

Menurut Adjapri, perusahaannya terus melakukan pengawasan dan pengendalian. Dalam inventarisasi pun, perseroan bekerjasama dengan pemerintah dengan menggunaan koordinat, dan tidak lagi menggunakan nama-nama pemilik kebun.

"Sudah itu, kami tidak pernah menginventarisasi tanpa koordinat. Bukan nama lagi, kalau inventarisasi pakai nama, itu 'bahaya'. Jadi kami ada tim inventarisasi yang bekerja sama dengan pemerintah, jadi kami serahkan dulu pada saat nanti ininya baru kita serahkan," imbuhnya.

Tanpa perlu melanggar hukum, menurut Adjapri, usahanya pun sudah bergerak dengan baik. Jumlah lahan yang dimiliki perseroan pun cukup besar. "Kami membuka lahan di Musi Banyuasin itu sampai hari ini sudah hampir 9.000 (hektar) karena kami lakukan apa yang ditetapkan pemerintah saja," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Dandossi Matram selaku induk Perkebunan Mitra Ogan, mengakui bahwa saat ini masyarakat antusias melepas kepemilikan kebun mereka ke perseroan.

"Ada surat keluhan ke presiden, bupati, semuanya, gubernur, banyak banget. Intinya ternyata adalah mereka mengkomplain karena Mitra Ogan tidak cepat membebaskan tanah mereka untuk dijadikan plasma. Cuma itu doang. Kalau orang lain menolak dibebaskan, kalau ini malah marah karena tidak dibebas-bebasin.

Wah, itu pujian buat kita," sebut Dandossi.

Menurut Dandossi, masyarakat sangat berharap pada Mitra Ogan untuk melawan penetrasi asing dan swasta. Alasannya, warga masyarakat bisa bergabung dalam bentuk plasma dengan pegelolaan dari Mitra Ogan. "Jadi tidak serakah dikuasai sendiri. Plasma kita lebih besar dari 20 persen.30 persen, malah," katanya.