Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa Menteri Perhubungan, dari Jonan hingga Danang

Kompas.com - 26/09/2014, 07:35 WIB

KOMPAS.com -
Angkutan umum yang tidak nyaman kerap menjadi dalih bagi pengguna kendaran pribadi sehingga enggan menaiki kendaraan umum. Tak heran jika lalu–lintas di kota-kota besar seperti Jakarta semakin macet. Dampak lain, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) semakin membengkak. Karut-marut dunia transportasi itu tak urung menggiring perhatian kita kepada kiprah Kementerian Perhubungan (Kemhub) sebagai otoritas penyelenggara transportasi di republik ini. Sosok menteri seperti apa yang layak menduduki takhta kementerian itu nanti?

Andy Porman, Sekretaris Perusahaan PT Ekasari Lorena Transport Tbk bilang menteri anyar harus memikirkan transportasi massal yang murah dan nyaman agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum. "Transportasi darat dan kereta api, kan bisa menyangkut banyak orang," ujarnya kepada KONTAN, (24/9/2014).

Dari kalangan pelaku transportasi udara, Denon Berriklinsky Prawiraatmadja, Ketua Penerbangan Charter Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai, industri ini terhimpit tantangan kurs dollar Amerika Serikat yang terus meroket sehingga mengerek harga avtur. Hal ini diperparah dengan rumitnya birokrasi dan regulasi industri penerbangan. Sebut saja aturan beban pajak atas spare part pesawat.

Denon yang tak lain adalah Direktur Utama PT Whitesky Aviation menuding, pemerintah tak mendukung industrinya. "Kalau enggak ada dukungan dari pemerintah bisa jadi yang terbang di Indonesia nanti maskapai asing semua," ujarnya.

Oleh karena itu, berbagai harapan menyeruak di benak para pelaku usaha. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelni), Sulistyo Wimbo Hardjito menyebutkan, pengganti E. E. Mangindaan harus giat membangun infrastruktur untuk operasional angkutan kapal. Pasalnya, keterbatasan pelabuhan membikin kapal tak bisa mudah bersandar. Padahal keberadaan pelabuhan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Menurut Wimbo, lokasi pembangunan pelabuhan yang harus menjadi prioritas adalah Indonesia Timur. Pria yang sebelumnya adalah Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu juga menilai pemerintah harus mengembangkan kereta api di Sumatera.

Kalau Eddy Kurniawan Logam, Direktur Utama PT Logindo Samudera Makmur Tbk mengingatkan soal industri pertumbuhan produksi kapal dalam negeri yang tidak sampai 10 persen. Ironisnya, Indonesia adalah negara maritim.

Sayangnya saat ditanya siapa sosok menteri yang diharapkan menjabat, tak satu pun pengusaha bersedia menyebutkan nama. Ekasari Lorena, Direktur PT Eka Sari Lorena Transport Tbk  hanya meminta agar menteri baru berasal dari kalangan praktisi, agar fokus menyelesaikan masalah ketimbang menjalankan praktik balas budi. Sementara Denon dan Eddy kompak menyerahkan keputusan ke calon presiden terpilih, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla.

Hanya Andy yang bilang, kalau dari sisi moda transportasi keretaapi, Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI, terbukti kehebatannya. "Tapi tidak tahu nanti untuk urusan kementerian," catat Andy.

Asal tahu saja, beberapa nama calon Menteri Kemhub yang santer beredar seperti Chappy Hakim (Mantan Kepala Staf Angkatan Udara), Danang Parikesit (Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia) dan Ignasius Jonan (KAI). (RR Putri Werdiningsih)

baca juga: Pengamat: Menteri Ekonomi Jangan 'Inggah-Inggih pada Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com