Pekerjaan Rumah Menteri Kelautan dan Perikanan Dimulai dari Inspeksi

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik menuturkan, salah satunya adalah dengan menginspeksi atau memeriksa kapal ikan eks-asing. "Meski dapat izin dari KKP, di antara kapal tersebut masih menggunakan ABK asing dan mendaratkan ikannya di luar negeri," terang Riza di Jakarta.

Dalam pesan singkat, Riza menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberantas pencurian ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dalam tiga hingga enam bulan ke depan, KKP perlu memperkuat lumbung pangan perikanan, memulihkan kesejahteraan nelayan dan petani tambak, serta memulihkan ekosistem pesisir dan pulau. Riza juga memberikan rincian "pekerjaan rumah" bagi KKP.

Pertama, KKP harus memberantas pencurian ikan dengan mulai memeriksa kapal ikan yang pernah digunakan oleh pihak asing. Selain itu, KKP agar bisa memantau jumlah izin dengan realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pantauan ini akan membuat KKP mengetahui sederet perusahaan yang tidak menjalankan hilirisasi produk perikanan sesuai prasyarat perijinan.

"Jika ketiganya dilakukan, berpotensi menyelamatkan sekurang-kurangnya Rp 1,3 triliyun PNBP," tukasnya.