Untuk itu, dia akan mengganti pendapatan Pemerintah Daerah yang hilang dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski diganti dengan DAK, Susi ingin dana tersebut digulirkan untuk kegitan produktif.
“Berapa DAK-nya, kita lihat selama ini revenue-nya berapa dari pungutan-pungutan itu. Tapi tentu DAK mesti yang produktif. Jadi yang penting kita maunya nelayan kecil itu jangan dipungut-pungutin lagi,” kata dia kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Sementara itu saat ditanya soal dana yang akan diberikan Kementerian KKP kepada berkurangnya pendapatan Pemda, Susi belum menyebutkan rinci. “Itu nanti kita lihat anggaran dulu,” kata ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.