Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS Ubah Tahun Dasar Penghitungan PDB

Kompas.com - 27/11/2014, 17:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik melakukan perubahan tahun dasar penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2000, menjadi 2010. Perubahan tahun dasar PDB akan dirilis 5 Februari 2015.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Suhariyanto menerangkan, perubahan tahun dasar ini dilatarbelakangi perubahan yang terjadi dalam aktivitas perekonomian selama 14 tahun terakhir.

“Teknologi dan telekomunikasi belum tercakup di tahun dasar 2000. Pola transportasi masyarakat mulai berubah seiring dengan semakin terjangkaunya harga tiket pesawat. Perubahan itu yang perlu kita pikirkan sehingga perlu mengubah tahun dasar dari 2000 ke 2010,” kata Suhariyanto, dalam paparannya Kamis (27/11/2014).

Selain itu, perubahan tahun dasar PDB juga dilatarbelakangi rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA2008) oleh seluruh negara anggota PBB, dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB, lanjut dia, juga didasari untuk menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memeperkecil perbedaan antara PDB nasional dan PDB. Perubahan tahun dasar PDB menyebabkan implikasi yaitu meningkatnya nominal PDB. Pada gilirannya, peningkatan PDB tersebut akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara dari rendah, menjadi menengah, atau tinggi.

“Perubahan tahun dasar PDB akan mengubah indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Perubahan tahun dasar PDB ini juga akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling serta forecasting. BPS berharap perubahan tahun dasar PDB dapat memberikan gambaran perekonomian nasional mengenai pergeseran struktur ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas data PDB yang dihasilkan, serta menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Whats New
Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Whats New
Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com