JK: Zaman Soeharto yang Muncul Teknokrat, Kemarin "Mix", Sekarang 50 Persen Pengusaha

“Pemerintah adalah businessman, menteri semua pengusaha jadi tidak usah diperdebatkan bisnis di pemerintahan. Semua orang bisnis dalam pemerintahan sebagian besar, jadi apa yang kurang? Kalau Zaman Pak Harto yang muncul adalah teknokrat, zaman kemarin mix (campuran), sekarang sudah 50 persen di pemerintah itu pengusaha,” kata Kalla dalam acara Economy and Market Outlook 2015 di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Kondisi yang sama juga terlihat di parlemen. Kalla mengatakan bahwa 50 persen anggota DPR saat ini berasal dari kalangan pengusaha. Oleh karena itu, kata dia, berbicara bisnis dengan pemerintah saat ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan era peemerintahan sebelumnya. Pemerintah saat ini dianggapnya akan lebih mengerti kebutuhan pengusaha.

“Jadi karena itu lah apa yang diutamakan adalah visi bersama negara bisa maju dengan kerja keras kita semuanya,” sambung dia.

Kendati demikian, Kalla mengingatkan bahwa iklim usaha di suatu negeri tidak terlepas dari situasi politik dan keamanan negara. Untuk membangun suatu iklim usaha yang baik, kata Kalla, pemerintah memerlukan situasi politik yang stabil.

Kalla menyinggung kondisi perpolitikan tanah air yang mulai diwarnai dengan permasalahan terkait penegakkan hukum. “Tentu Anda semua mendengarkan apa yang terjadi hari ini, tapi Insya Allah semuanya, semua itu adalah sisi-sisi lain dari penegakkan hukum dalam kondisi demokratis. Kalau dalam zaman Soeharto ini dalam setengah jam bisa selesai, kalau dalam kondisi demokratis itu harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar,” tutur dia.

Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa pengusaha adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah diibaratkannya sebagai pemilik saham dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

“Anda pengusaha, pemerintah pemlik saham, yang artinya setiap Anda untung, mesti bayar pajak,” ucap Kalla.

Atas dasar itu lah, pemerintah terus mendorong para pengusaha untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pemerintah. Misalnya dalam mewujudkan proyek pengadaan listrik 35.000 megawatt.

Terkait proyek ini, menurut dia, pemerintah akan menawarkan harga beli listrik yang menguntungkan bagi pengusaha yang ingin berpartisipasi membangun pembangkit listrik swasta. Untuk itu, pemerintah mematok harga beli listrik rata-rata di atas 25 persen dari harga lama.