"Pak Menteri Mesti Ngeyel Sedikit Dong"

Bagi Apindo, target itu terlampau ambisius. Saat bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro beberapa waktu lalu, secara khusus Haryadi pun mempertanyakan ihwal target tersebut. Namun, kata dia, Menkeu menyatakan bahwa target penerimaan pajak itu adalah target yang diberikan oleh Persiden Joko Widodo.

"Kami sampaikan ke Pak Menkeu. Kata Pak Bambang ini permintaan presiden. Saya bilang 'kan Pak Presiden bisa dikasih tahu pak, bapak mesti ngeyel dikit dong'," ujar Haryadi sembari tertawa diacara seminar ekonomi nasional di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Apindo sudah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait target penerimaan pajak tersebut. Menurut dia, ada konsekuensi bila target itu terlalu tinggi yaitu target tak akan tercapai, sektoril akan terkena dampaknya, dan kredibilitas pemerintah akan turun.

Selain itu, ucap dia, berbagai usul deregulasi peraturan juga berasal dari dunia usaha. Namun, Haryadi menyayangkan masih mentoknya berbagai penerapan realisasi itu di lapangan. Penyebabnya kata dia karena masih lemahnya konsolidasi di antara pejabat eselon I dan II di kementerian atau dengan badan usaha yang ditugasi.

"Misalnya di Kementerian ESDM, Direksi PLN tidak mengeluarkan kebijakan susulan sehingga investasi listrik sekarang stuck semua. Soal dwell time juga presiden bingung, oknumnya sudah ditangkap tapi dwell time tidak selesai sampai hari ini," kata Haryadi.

Meski begitu, Haryadi bersyukur beberapa usul dari dunia usaha sudah mulai didengarkan oleh Presiden Jokowi. Misalnya, usul penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Usul ini untuk menjaga daya beli masyakarat, sudah mulai terdengar (presiden) misalnya BBM, listrik dan gas untuk turun. Tapi masalahnya di pejabat level eselon I dan II ini. BUMN listrik dan gas belum rela turunkan harga," ucap Haryadi.