Regulasi dan SDM Bisa Ganjal Indonesia Masuk TPP di 2018

Jangka waktu dua tahun yang dijanjikan pemerintah dirasa belum cukup, melihat pengalaman pemerintah dalam mempersiapkan diri masuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Achmad Hafisz Tohir, mencontohkan pada persiapan MEA, Indonesia dinilai masih minim dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tengok saja, rata-rata pekerja Vietnam bisa menggunakan dua bahasa dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Soal hospitality, pekerja Filipina dinilai nomor satu.

"Jadi meskipun buruh kita murah, belum tentu menang bersaing," kata Achmad kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Pemerintah sebelumnya yakin Indonesia bisa bergabung dalam TPP pada 2018, atau dua tahun ke depan. Achmad mengingatkan pemerintah, di samping meningkatkan kapasitas SDM, setidaknya ada 12 regulasi dalam bentuk undang-undang yang harus direvisi agar Indonesia bisa bersaing kelak di TPP.

"UU Penanaman Modal Negara, UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Persaingan Usaha, UU Koperasi, dan lain-lain itu yang harus diperbaiki. Sekarang yang lagi dibahas di Komisi XI tentang tarif," jelas Achmad.

Pendek kata, Achmad mengatakan siap tidaknya Indonesia masuki TPP tergantung dari pembenahan regulasi yang lebih sesuai dengan level permainan negara-negara TPP.

"Kalau harus masuk TPP sekarang, saya enggak setuju. Pemerintah harus presentasikan dulu yang disiapkan dan targetnya apa," pungkas Achmad.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelumnya mengakui rencana masuknya Indonesia dalam TPP menjadi topik hangat yang diperbincangkan di kabinet.

"Banyak sekali yang harus kita reformasi. Sudah mulai banyak rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator secara formal," kata Thomas, dalam bincang-bincang terbatas dengan beberapa media, pada Selasa (2/2/2016).  

Menurut dia, TPP dan trade agreement jadi isu paling hangat yang dibahas pemerintah. Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah akan meneken trade agreement dengan Eropa.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai integrasi ekonomi ASEAN, Thomas menuturkan pemerintah sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut.

"Pertama, ASEAN itu belum terlalu terintegrasi. Tantangan TPP lebih besar untuk mereformasi diri agar bisa bertanding," ucap Thomas.