Jokowi Tekankan Penyederhanaan Perizinan untuk Menangkan Kompetisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tantangan Indonesia ke depan adalah keterbukaan dan kompetisi. Untuk Memenangkan kompetisi itu, penyederhanaan perizinan (deregulasi) mutlak dilakukan.

Demikian ditegaskan Presiden RI Joko Widodo, dalam pidato kuncinya di dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Jokowi menyampaikan sudah menegaskan kepada para menteri bahwa orientasi perizinan saat ini bukanlah prosedur, melainkan hasil.

"Kalau masih prosedar-prosedur, pusing. Lambat, lamban kita. Kecepatan itu yang dibutuhkan dalam kompetisi, persaingan. Ini yang harus diubah," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya pernah menanyakan kepada Kepala Bappenas, berapa jumlah perizinan yang ada di Indonesia.

"Apa dijawab? 42.000 aturan dan regulasi yang ada," ucap Jokowi. Menurut Jokowi, perizinan yang sebanyak 42.000 itu akan menghambat, dan menjerat pengambilan keputusan pemerintah, dan membuat lambat kegiatan ekonomi.

Padahal, segala peraturan yang terkait dengan perizinan itu dibuat oleh pemerintah sendiri. "Bayangkan kita mau memutuskan sesuatu. 'Pak ini PP-nya seperti ini'. Oh enggak bisa. Mau merumuskan lagi. 'Pak mohon maaf Pak, Bapak melanggar. Apa? Perpres. Menteri mau memutuskan. 'Enggak bisa Pak, karena Permen-nya seperti ini'," ucap Jokowi mencontohkan.

"Kita ini kenapa enggak berfikir bahwa yang namanya Perpres, Permen, PP, Perda yang buat kan kita sendiri?" katanya disambut riuh peserta dialog.

Jokowi dalam kesempatan itu juga menyinggung, saat ini ada 3.000 perizinan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang numpuk di meja Kemendagri.

Seharusnya, kata Jokowi, apabila 3.000 Perda yang numpuk itu bermasalah maka tidak perlu lagi dilakukan kajian.

"Nanti gimana Pak?' Udah enggak usah gimana-gimana. Ini bermasalah pasti ada problemnya. Yang namanya bermasalah kok pakai dikaji-kaji. Enggak usah," tandas Jokowi.