Ini Kata Kementerian BUMN Terkait Usulan Penambahan Struktur Direksi Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro mengaku belum menerima surat dari dewan komisaris PT Pertamina (Persero) terkait usulan penambahan struktur direksi yakni wakil direkur utama dan direktur mega proyek pengolahan dan petrokimia.

Jika melihat surat usulan yang disampaikan dewan komisaris ke Kementerian BUMN tertanggal 8 Agustus, seharusnya pihak kementerian mengetahui akan rencana tersebut.

"Belum tahu dan belum bisa berkomentar, bu menteri juga saya rasa belum bisa komentar akan hal itu," ujar Imam usai menghadiri seminar realisasi pembentukan holding di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Menurut Imam, kalaupun surat usulan bernomor 031/K/DK/2016 telah sampai ke kementerian, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu susunan direksi yang diusulkan dewan komisaris.

"Harus dilihat dulu formatnya seperti apa," tandas Imam.

Sekadar informasi, dalam surat usulan Pertamina tersebut sudah beredar luas. Kompas.com berhasil mendapatkan copy surat tersebut.

Dalam surat itu disebutkan, usulan perubahan struktur dan penambahan anggota direksi Pertamina berdasarkan pertimbangan dari semakin meningkatnya kompleksitas bisnis yang ditangani oleh Pertamina. 

Antara lain ditandai dengan kegiatan megaproyek pengembangan berskala nasional di sektor pengolahan dan petrokimia. 

Maka dari itu, dewan komisaris menyampaikan usulan penambahan dua anggota direksi yakni wakil direktur utama. 

Wakil direktir utama ini akan bertindak sebagai chief operating officer (COO) pada sektor hilir & energi baru dan terbarukan (EBT) sekaligus memimpin dan mengkoordinasikan direktur marketing & retail, direktur pengolahan dan SVP EBT.

Dewan komisaris juga mengusulkan adanya direktur mega proyek pengolahan dan petrokimia, dimana direkur tersebut nantinya akan memimpin dan mengarahkan kegiatan megaproyek pengembangan bersakala nasional di sektor tersebut.

Adapun fungsi wakil direktur utama, bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional dan kinerja finansial hilir, seluruh kilang existing, dan pemanfaatan EBT.