Perkuat Analisis Ekonomi, KPPU Bentuk Tim Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) tengah membentuk tim ekonomi dalam menghadapi dinamika dunia usaha di Indonesia.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, tim ekonomi KPPU terdiri dari satu orang chief economist dan dua orang economist.

Tim Ekonomi dipimpin oleh Rimawan, Zakir Mahmud, dan Maman Setiawan. Mereka adalah ekonom dari UGM, UI, dan Unpad.

"Tim Ekonomi yang direkrut KPPU diharapkan dapat memperkuat KPPU dalam hal analisis kebijakan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah," ujar Syarkawi kepada Kompas.com, Kamis (15/9/2016).

Syarkawi menegaskan, penting bagi KPPU untuk senantiasa menjaga kualitas output dan outcome-nya.

"Sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, KPPU harus senantiasa memastikan bahwa semua penilaian, putusan ataupun saran pertimbangan yang diterbitkan institusi ini benar-benar didasarkan pada fakta dan analisis yang komprehensif," tegasnya.

Menurut dia, dengan penilaian dan putusan yang berdasar pada fakta di lapangan maka menghindari munculnya penilaian yang menimbulkan disinsentif bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat atau bahkan menimbulkan permasalahan baru di kalangan dunia usaha.

Selain itu, dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang bergerak sangat cepat dan bervariasi bentuknya ini, pembentukan tim ekonomi khusus diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda. 

Dengan demikian, dapat memperkaya sudut pandang KPPU dalam menilai ada atau tidaknya distorsi pasar baik akibat perilaku pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia kesembilan Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengingatkan KPPU agar tidak henti-hentinya mencermati konstelasi perkembangan dunia usaha, tidak saja di dalam negeri tetapi juga tren perdagangan dunia.

"Pengawasan KPPU terhadap pasar ini bersifat permanent work yang akan terus-menerus harus dilakukan, terlebih lagi pasar akan selalu memunculkan realitas baru setiap ada intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.

Menurut dia, KPPU juga perlu menambah cakupan pengetahuannya agar dapat mengeluarkan penilaian yang baik.

"KPPU memerlukan pengetahuan yang cukup luas dan terkini agar dapat melahirkan penilaian yang relatif sesuai dengan kondisi riil dari suatu sektor yang menjadi obyek permasalahan," tutur Dorodjatun.