Bekraf: Penambahan Layar Bioskop Dongkrak Industri Film Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) tengah berupaya mengakselerasi industri kreatif dalam negeri, salah satunya adalah industri film nasional.

Kepala Bekraf Triawan Munaf mengungkapkan, caranya dengan penambahan layar bioskop hingga 3.000 hingga 5.000 layar bioskop di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, dengan penambahan tersebut dihatapkan akan berimbas pada pningkatan jumlah penonton hingga kontribusi industri film terhadap Gross Domestic Product (GDP) nasional yang saat ini belum ada satu persen.

"Untuk menarik jumlah penonton, tentu jumlah layar bioskopnya juga harus ditambah. Contohnya film Warkop DKI Reborn. Film ini sebenarnya punya nilai komersial, tetapi penontonnya tidak sampai tujuh juta karena terbatasnya jumah layar bioskop," kata Kepala Bekraf Triawan Munaf dalam Gala Dinner Insan Media di Jakarta, Senin malam (31/10/2016).

Dia menjelaskan, saat ini di Indonesia baru ada 1.200 layar bioskop, jumlah itu jika dibandingkan setara dengan jumlah layar bioskop di kota Shanghai saja.

Dengan itu, pihaknya menilai penambahan layar bioskop menjadi hal yang penting, khususnya di daerah-daerah yang belum terjamah bioskop. 

Bekraf sendiri saat ini telah membuka Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan DNI nantinya orang luar dapat berinvestasi 100 persen di industri perfilman nasional.

"Saat ini juga sedang dikaji oleh BKPM supaya industri film di Indonesia bisa dapat insentif pajak dari pemerintah. Lewat cara ini mudah-mudahan industri film indonesia akan lebih maju," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Bekraf telah membangun bioskop temporer di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat sebagai persembahan Bekraf untuk masyarakat.

Hanya saja bioskop yang dihadirkan sifatnya belum permanen dan dibangun di atas laut. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif.