Pemerintah Ajak Swasta Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengajak dunia usaha untuk fokus menggenjot peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Menurut Hanif, saat ini jumlah tenaga kerja terampil di Indonesia sekitar 57 juta dan Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

Pada 2030, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. "Syaratnya, jumlah tenaga kerja terampilnya sekitar 113 juta. Berarti setiap tahun dibutuhkan 3,8 juta tenaga kerja terampil dari berbagai sektor,” kata Anif dalam kunjungan kerjanya di Kawasan Industri Medan (KIM), Jumat (3/2/2017).

Untuk mencapai tenaga kerja terampil hingga 113 juta tersebut, lanjut Hanif, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, perlu dukungan dunia usaha, kalangan industri, dan para manajer SDM. Para elemen ini harus terlibat aktif dalam program percepatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan pemerintah sehingga peran pemerintah dan swasta saling melengkapi.

Kementerian Tenaga Kerja saat ini tengah menggenjot skema pelatihan kerja. Skema ini harus menjadi prioritas negara, swasta, masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja/serikat buruh.

"Pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat harus investasi lebih banyak untuk pelatihan kerja supaya kompetensi tenaga kerja meningkat dan bisa terserap di pasar kerja," ujarnya.

Kuncinya adalah peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja, agar semua orang bisa mendapatkan akses pelatihan kerja di mana saja dengan mutu pelatihan yang baik. Di semua daerah, Hanif menyarankan agar ada balai pelatihan kerja atau semacamnya yang bermutu baik dan bisa diakses oleh siapapun yang ingin meningkatkan kompetensi. Balai latihan kerja perlu didampingi tempat uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi agar tenaga kerja terlatih bisa mendapatkan sertifikasi profesi.

"Ini supaya orang yang tidak mengenyam bangku sekolah sekalipun tetap punya kemampuan tertentu karena faktor pengalaman, harus bisa diproses untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Tentu setelah standar kompetensinya disesuaikan," lanjut dia.

Selama ini, investasi sumber daya manusia dianggap hanya melalui pendidikan formal. Padahal pelatihan kerja bisa jadi terobosan bagi percepatan investasi SDM. Pendidikan formal, lanjut politikus PKB itu, memang penting dan wajib. Tapi hal tersebut lebih ke arah jangka panjang. Pelatihan kerja juga penting dan bisa untuk jangka pendek, menengah, dan juga panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi menyampaikan kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara sesuai survei angkatan kerja nasional dan BPS pada Agustus 2016. Menurutnya, jumlah penduduk Sumut hampir 14 juta jiwa dengan peduduk usia kerja 9.842.000 orang, angkatan kerja 6.363.000 orang, penduduk yang berkerja 5.991.374 orang, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 372.000 orang atau setingkat dengan 5,84 persen.