Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Terbitkan Laporan soal Dugaan Manipulasi Mata Uang

Kompas.com - 16/04/2017, 18:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

WASHINGTON, KOMPAS.com - Departemen Keuangan Amerika Serikat menerbitkan laporan terkait praktik dugaan manipulasi mata uang oleh mitra-mitra dagang AS, Jumat (14/4/2017) waktu setempat. Dokumen yang diterbitkan dua kali dalam setahun ini wajib dilaporkan kepada publik.

Mengutip CNN Money, Minggu (16/4/2017), Depkeu pemerintahan Presiden Donald Trump mengikuti jejak pemerintahan Barack Obama untuk memonitor pergerakan nilai tukar China dan Jerman.

Selain itu, negara-negara lain yang dipantau AS adalah Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Taiwan. 

“Memperluas perdagangan dengan cara yang lebih bebas dan adil bagi semua warga Amerika membutuhkan penghindaran praktik mata uang yang tak adil oleh negara-negara lain. Kami akan terus memonitor ini secara hati-hati,” ujar Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin.

Janji menciptakan lapangan kerja bagi warga AS dengan cara memangkas apa yang dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil telah menjadi ciri khas pemerintahan Trump.

Peter Navarro, kepala Konsil Perdagangan Nasional yang dibentuk Trump, pernah menuding Jerman dengan sengaja menurunkan nilai tukar euro untuk melukai ekonomi AS. Kanselir Jerman Angela Merkel dengan cepat merespon klaim itu. Merkel menegaskan bahwa sebagai anggota negara-negara kawasan Eropa, Jerman tidak bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar euro dan mendukung Bank Sentral Eropa yang independen.

Sebelum pilpres AS, Trump juga berjanji akan menyatakan China sebagai manipulator mata uang pada hari pertamanya sebagai presiden. Namun, belum lama ini ia seakan menarik kembali ucapannya. “Mereka bukan manipulator mata uang,” jelas Trump dalam sebuah wawancara.

AS menggunakan tiga faktor untuk mempertimbangkan apakah sebuah negara merupakan manipulator mata uang.

Pertama, surplus perdagangan dengan AS mencapai lebih dari 20 miliar dollar AS. Kedua, negara tersebut memiliki surplus transaksi berjalan mencapai lebih dari 3 persen dari produk domestic bruto (PDB).

Terakhir, negara tersebut berulang kali mendevaluasi nilai mata uangnya dengan cara membeli aset asing yang setara dengan 2 persen output per tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com