Perundingan Mendag dari 16 Negara di Hanoi Tak Hasilkan Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan belum ada kesepakatan antarnegara dalam perundingan perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam The 3rd RCEP Intersessional Ministerial Meeting yang digelar Selasa (22/5/2017), di Hanoi, Vietnam.

Perundingan perdagangan RCEP ini dihadiri Menteri Perdagangan dari 16 negara. Menurut Mendag Enggartiasto, hal ini disebabkan karena setiap negara mempunyai kepentingan sendiri dan kemampuan yang berbeda.

Menurut dia, berbagai isu masih belum dapat disepakati. Perundingan ini tidak mudah karena masing-masing negara mempunyai kepentingan serta kemampuan yang berbeda.

"Ada rambu-rambu perundingan RCEP (guiding principle) yang harus diikuti, namun kita tidak mungkin menyetujui perjanjian perdagangan bebas jika merugikan kepentingan kita," ujar Enggartiasto dalam keterangannya, Kamis (25/5/2017).

Enggartiasto menuturkan, hal mendasar yang dinilai mengakibatkan sulitnya dicapai kesepakatan, khususnya di bidang akses pasar dan investasi yaitu adanya perbedaan tingkat kemajuan perekonomian diantara 16 negara peserta.

Selain itu, terang dia, para menteri juga membahas berbagai isu yang memerlukan arahan agar perundingan dapat mencapai kemajuan yang signifikan pada akhir tahun ini.

Menurut dia, [erundingan telah sampai pada titik kritis dan ada banyak permasalahan yang menantang untuk diselesaikan untuk mencapai kesepakatan Perjanjian RCEP yang kredibel, memiliki peraturan fasilitasi perdagangan yang modern, dan menguntungkan secara komersial bagi seluruh negara peserta RCEP.

Dalam hal ini, kata Enggartiasto, pada akhir Juli 2017 mendatang Komite Perundingan RCEP akan kembali melakukan pertemuan menindaklanjuti arahan para Menteri RCEP di Hyderabad, India.

Para menteri meminta Komite Perundingan RCEP bekerja keras bagi penyelesaian berbagai isu perundingan. Nantinya, hasil perundingan akan dilaporkan pada pertemuan menteri RCEP ke-5, bulan September 2017 di Manila.

"RCEP dengan banyak negara yang terlibat di dalamnya tentu sangat besar artinya bagi investasi dan perdagangan kita. Tapi bisa berbahaya jika kita tidak berhati-hati dan melepas begitu saja sektor-sektor sensitif kita sehingga kita menjadi pasar bagi mereka," imbuh dia.

Para Menteri juga mengapresiasi Komite Perundingan RCEP yang secara intensif melakukan dialog dengan pemangku kepentingan yang mencakup perwakilan bisnis dan masyarakat sipil, hampir dalam setiap Putaran Perundingan.

(Baca: IORA dan Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia)