Garap 400 Desa Migran Produktif, Kemnaker Gandeng Tujuh Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan membentuk dan memfasilitasi 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Desmigratif merupakan program terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya, khususnya di di desa-desa yang menjadi asal TKI.

"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada calon TKI, TKI dan anggota keluarga mereka," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pembentukan Desmigratif di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Hanif menjelaskan, dalam menjalankan program itu Kemnaker melakukan sinergi dengan tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Adapun kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh ketujuh pihak terkait. Menurut Hanif, pihaknya sengaja mengajak kementerian lain dalam membangun Desmigratif agar mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien serta didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program. 

"Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna," papar Hanif.

Selain itu, kerja sama lain berupa peningkatan layanan kesehatan bagi calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarga, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan.

"Saya berharap nota kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program desmigratif dan dapat segera diaplikasikan sehingga para calon TKI dan TKI bisa memperoleh manfaat dari kerja sama ini dengan cepat,” ujar Hanif.

Terkait pemilihan 400 desa, Hanif menjelaskan, pemerintah memprioritaskan desa-desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri.

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM akan berperan sebagai pihak yang membantu mendorong usaha yang dibangun dari hasil kerja TKI asal Desmigratif.

"Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar dapat memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat," ujar Puspayoga.

Menurutnya, dengan adanya bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, maka usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kemnaker, pada 2017 rencananya akan dibentuk sebanyak 120 Desmigratif yang meliputi 100 desa di 50 Kabupaten atau Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten atau Kota di Propinsi NTT. Selanjutnya, pada 2018 akan dibentuk sebanyak 130 Desa dan  pada 2019 sebanyak 150 Desa.