Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

Kompas.com - 07/06/2017, 21:31 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita meminta pemerintah daerah turut serta menjaga stok dan stabiitas harga pangan di daerah masing-masing.

"Kita harap rekan-rekan kepala daerah turun dan awasi stok dan kondisi harga yang ada di pasar tradisional, maupun pasar retail modern," kata Enggar di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Enggar berujar, stabilitas harga bahan pokok di retail modern lebih mudah dikontrol. Sebab, sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan para pengusaha.

"Retail modern adalah market leader. Mereka menjual harga bahan pokok dengan harga yang sudah ditetapkan dan disepakati," kata dia.

Enggar juga mengungkapkan, Kemendag telah memberikan mandat kepada jajarannya sebagai koordinator wilayah yang ditunjuk di daerah guna melakukan pengawasan pasar.

"Seperti ilmu di partai, kita lakukan pola seperti itu, pakai Korwil, berjenjang," kata politisi Partai NasDem itu.

Nantinya kata Enggar, Korwil berkoordinasi secara langsung dengan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) di masing-masing daerah untuk menjaga stok dan stabilitas harga pangan.

"Korwil bertanggungjawab di provinsi. Kalau ada kenaikan harga, dia berhubungan langsung dengan disperindagnya untuk melaporkan, kita langsung ambil tindakan, itu daily," kata dia.

Bahkan Enggar mengancam akan memberikan sanksi kepada Korwil dan Disperindag yang tidak bisa mengontrol harga bahan pangan sesuai dengan daya beli masyarakat.

"Kalau ada daerah bergejolak harga pangannya maka salah satu yang dihukum adalah Korwilnya. Karena kami anggap tak tanggung jawab atas gejolak yang ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com